Sunday, 21 Ramadhan 1440 / 26 May 2019

Sunday, 21 Ramadhan 1440 / 26 May 2019

6 Harapan Fraksi PDIP MPR kepada Pemerintah di Tahun 2019

Senin 31 Dec 2018 05:00 WIB

Red: Dwi Murdaningsih

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan orasinya saat Peringatan 73 Tahun Pancasila dan 117 Tahun Bung Karno di Kantor Pos Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/6).

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menyampaikan orasinya saat Peringatan 73 Tahun Pancasila dan 117 Tahun Bung Karno di Kantor Pos Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/6).

Foto: Antara/Zabur Karuru
Upaya pembumian Pancasila di segala lapisan masyarakat perlu digencarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan  Fraksi  PDI  Perjuangan  MPR  RI Ahmad Basarah menilai kinerja pemerintah pada tahun 2019 di berbagai bidang sudah cukup baik. Dia menggarisbawahi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah di tahun 2019 mendatang,

Pertama,    Upaya  pembumian  Pancasila  di  segala lapisan  aparatur  negara  dan  masyarakat  perlu  semakin digencarkan  dan  didukung  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  "Di  samping  itu, segala  pengambilan keputusan,  kebijakan  atau  pembentukan  produk hukum oleh  negara termasuk  di  daerah  juga  harus bersumber  dan  berpedoman  kepada nilai-nilai Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum negara," kata dia.

Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  suri tauladan  para  pemimpin  bangsa  dan  elite    masyarakat agar  dapat  menjadi  panutan  rakyatnya  dalam mempraktekkan  gerakan  hidup  ber-Pancasila  dengan baik  dan  benar.

Kedua,  Sinergi  antar  lembaga  negara  perlu  terus dijaga  dan  diarahkan  kepada  upaya  mencapai  tujuan bernegara.  Segala  bentuk  ego  sektoral  antar  lembaga negara  harus  dihindari  mengingat  hal  demikian  akan kontraproduktif  dengan  upaya  menyejahterakan  rakyat.

Ketiga,  negara  tidak  boleh  mundur  apalagi kalah dalam  melakukan perang  terhadap  terorisme  dan  separatisme. Pembangunan  infrastruktur    di  Papua  juga harus  terus dilanjutkan  karena  melalui  pembangunan  itulah warga kita di Papua akan  merasakan  kehadiran negara.

Di  sisi  lain  TNI  dan  Polri  harus  terus  memastikan keamanan  rakyat  dari  segala  bentuk  gangguan kelompok-kelompok  kriminal bersenjata yang  dapat  menganggu jalannya  pembangunan  di  Papua.  Ketegasan  dan kekompakan  pemerintah  dalam  menghadapi gerakan ekstrimisme  berbasis  agama  dan  terorisme  juga  harus terus  ditingkatkan,  baik  dalam  aspek  pencegahan  dan persuasif  maupun  penegakan  hukumnya.

Keempat,  para  elite  politik  harus  menghentikan praktik  berdemokrasi  yang  mengeksploitasi  persoalan politik  identitas  dan  SARA  dalam  pelaksanaan Pemilu dan penggunaan hoaks sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah  didorong pada  kontestasi gagasan  dan konsep  pembangunan  nasional.

"Bukan  dengan  penggunaan  ISU SARA  atau  apalagi penyebaran  hoaks  yang  dapat  memecah  belah persatuan  bangsa.  Untuk  itu  Penyelenggara  Pemilu maupun  Pengawas Pemilu  harus bersikap  tegas jika  ditemukan  kampanye  yang  mengarahkan  pada penyebaran  kebencian  dan  permusuhan  atas dasar SARA," ucapnya.

Kelima,  Negara  Indonesia  perlu  terus  berperan  dalam upaya  menciptakan  perdamaian  dunia  sekaligus terciptanya  tata  dunia  yang  adil  dengan  tetap mengedepankan  politik  luar  negeri  yang  bebas  dan aktif termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. 

"Selain itu  pemerintah  Indonesia  juga perlu bersikap tegas menolak  bentuk  kolonialisme  dan  imperialisme baru di  bidang  perdagangan dunia sesuai  amanat  Pembukaan  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945," kata dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler