REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebutkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat beragam dalam memaknai perjuangan para pahlawan. Menurut dia, dalam konteks Indonesia, memaknai perjuangan para pahlawan harus merujuk pada Empat Pilar, yaitu Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Memaknai perjuangan para pahlawan adalah bagaimana melanjutkan dan menjaga apa yang diwariskan para pahlawan, baik Pancasila, UUD, NKRI, maupun Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Empat Pilar MPR RI. Artinya, tantangan yang dihadapi saat ini memang sangat beragam. Tapi dalam konteks Indonesia, tantangan itu merujuk pada Empat Pilar,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Memaknai Perjuangan Para Pahlawan', Selasa (13/11).
Menurut Hidayat Nur Wahid, masa lalu dan masa kini bisa berbeda. Namun dalam konteks kepahlawanan tetap dalam koridor Empat Pilar. “Prinsip yang telah diwariskan para pahlawan tetap menjadi tantangan. Untuk menghadirkan pahlawan-pahlawan di era milenial tetaplah harus merujuk pada Empat Pilar yang menjadi program dari MPR RI,” katanya.
Dia memberi contoh tantangan tersebut, misalnya, apakah Pancasila bisa tetap eksis atau tidak, apakah Indonesia bisa tetap menjadi NKRI atau terbelah. “Tantangannya apakah Pancasila bisa tetap eksis atau tidak. Pancasila untuk tetap dilaksanakan agar bisa membingkai bangsa dan negara. UUD tetap membingkai konstitusi kita. Tantangan apakah Indonesia tetap menjadi NKRI atau terbelah karena munculnya separatis. Bhinneka Tunggal Ika, dulu beragam, sekarang pun beragam. Sekarang bertambah dengan adanya media sosial, globalisasi,” ucap dia.
Sementara itu Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan hikmah yang bisa diambil dari Hari Pahlawan adalah mewaspadai adanya politik divide et impera pada masa sekarang. Pada masa lalu, Indonesia dijajah oleh lima bangsa. Salah satu penjajah, Belanda, menggunakan strategi politik pecah belah atau divide et impera. Antar kesultanan dan kerajaan diadu domba agar kekuatan nusantara menjadi lemah.
Menurut Basarah, saat ini, strategi divide et impera itu berubah bentuk menjadi sistem yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, yaitu sistem demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal ini cenderung menimbulkan suasana kurang kondusif ketika ruang publik diwarnai dengan saling fitnah, saling menghina di antara elit politik. “Kita harus menyadari adanya politik divide et impera pada masa sekarang melalui teknologi informasi seperti gadget, untuk menyebarkan fitnah, hoaks dan permusuhan,” ujarnya.
Basarah menambahkan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan peperangan konvensional melainkan peperangan yang menggunakan strategi proxy war. Peperangan yang tujuannya memecah belah bangsa Indonesia, mengadu-domba komponen bangsa Indonesia.
“Sekarang ada tuduhan golongan Islam tidak nasionalis, dan kelompok nasionalis tidak relijius. Menurut fakta sejarah, dan suri tauladan kepahlawanan kita, tuduhan itu tidak berdasar,” tuturnya memberi contoh.
Basarah mengingatkan bahwa para syuhada pejuang bangsa telah menitipkan negeri ini dengan seperangkat ideologi yang menjadi pemersatu bangsa. "Negeri inilah yang kita serahkan kepada anak cucu di kemudian hari agar mereka bisa hidup di alam kemerdekaan yang di dalamnya ada masyarakat yang terdiri atas suku, agama, etnis, dan warna kulit dalam identitas ke-Indonesiaan," ucapnya.
