REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, MPR tidak sembarangan mengubah konstitusi. Meski hampir semua parpol sepakat haluan negara itu penting, tidak lantas begitu saja dikerjakan oleh MPR.

"Ini menyangkut konstitusi, kita harus bicara kepada semuanya. Ini milik Indoneisia, milik kita. Maka, harus diperluas ownership-nya," kata Zulkfili dalam seminar nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTNHAN) di Hotel NAM Center Kemayoran, Jakarta, Jumat (4/3).

Oleh karena itu, lanjut Zulkifli, MPR sudah mengambil keputusan melalui rapat gabungan, sebuah rapat untuk mengambil putusan tertinggi. Karena ini menyangkut konstitusi, rakyat harus tahu semua tahapan-tahapan yang dilakukan.

"Kalau dulu, semangat mengubah konstitusi sampai empat tahap, nah sekarang kita harus hati-hati," ujar Zulkifli.

Zulkifli menyatakan, masalah haluan negara ini terlebih dulu akan didiskusikan dengan 50 perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan apakah haluan negara memang diperlukan.

''Kalau perlu, haluan negara model apa? Selanjutnya, MPR juga akan mengajak bicara para pakar hukum tata negara, ormas-ormas, seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya,'' katanya menjelaskan.

Zulkifli menambahkan, usai mengumpulkan perguruan tinggi, akan ada seminar-seminar, pandangan umum publik, dan terakhir kemungkinan kita akan tanya kepada rakyat. Dari sana, akan diputuskan seperti apa isi haluan negara jika memang diperlukan.

Namun, Ketua Umum PAN tersebut mengingatkan, masalah haluan negara ini jangan dikaitkan dengan sistem presidensial atau parlementer. Sebab, ada ketakutan Indonesia akan bergeser kembali ke sistem parlementer itu kecil kemungkinan akan terwujud.

Menurutnya, haluan negara ini menjadi penting untuk menyikapi perkembangan terakhir, terutama menghadapi pasar bebas ASEAN (MEA). Haluan negara yang dibutuhkan, kata dia, adalah haluan negara yang komprehensif bagaimana menghadapi 100 tahun mendatang.