REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kematian gadis kecil berumur 8 tahun Angeline menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengatakan sosialisasi empat pilar MPR sebagai salah satu cara untuk memahami terus menyegarkan nilai-nilai Pancasila. Hidayat memberi contoh kasus Angeline di Denpasar, Bali.

"Di mana sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Anak usia 8 tahun itu mengalami siksaan dan pukulan. Tetangganya diam. Gurunya pun diam. Lalu, dimana kemanusiaan yang adil dan beradab," ujarnya, ketika membuka sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Lembaga Pembangunan Masyarakat (LPM) Bangun Nusantara Raya di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senin (15/6).

Karena itu, Hidayat menekankan kembali pentingnya pengkajian terhadap perubahan UUD dan pemahaman serta aktualisasi Pancasila. Dalam kerangka itu MPR menggagas sosialisasi model Lemhanas agar lebih paham tentang konstitusi.

Hidayat juga menyinggung mengenai UUD 1945. Setelah UUD diamandemen banyak sekali terjadi perubahan dalam UUD. Perlu pengkajian terhadap perubahan UUD yang terjadi. Hidayat mengatakan salah satu tuntutan reformasi adalah perubahan UUD. "Perubahan UUD adalah perjuangan mahasiswa ketika reformasi," ujarnya.

Setelah dilakukan amandemen UUD banyak perubahan dalam UUD. Hidayat menyebutkan jumlah bab berubah dari 16 bab menjadi 21 bab setelah UUD diamandemen. Jumlah pasal bertambah dari 37 pasal menjadi 73 pasal, dan jumlah ayat bertambah dari 49 ayat menjadi 170 ayat.

"Banyak sekali yang berubah, karena itu banyak yang harus dikaji," katanya.

Sosialisasi diikuti sekitar 245 orang partisipan LPM Bangun Nusantara Raya. Narasumber sosialisasi ini adalah Hardisoesilo (Fraksi Partai Golkar) dan Shohibul Iman (Fraksi PKS).