REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- MPR terus mengadakan sosialisasi empat pilar. Kali ini, sosialisasi empat pilar dengan metode outbond diselenggarakan di Balikpapan. Acara berlangsung sejak Jumat (12/6) kemarin. Dalam salah satu rangkaian sosialisasi tersebut, anggota MPR RI F Partai Golkar Azhar Romli, Sabtu (13/6) menyorot rencana pelaksanaan pilkada  serentak pada Desember nanti.

Kepada peserta Outbound Azhar berharap bisa berpartisipasi dalam pilkada dengan baik. Mau melakukan pemilihan secara cerdas dan tidak terlibat politik uang. Dengan cara begitu diharapkan demokrasi Indonesia akan berjalan semakin baik, dan bisa berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Zainut Tauhid Sa'adi di forum yang sama mengatakan sejak terjadinya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, fungsi, tugas dan kedudukan MPR mengalami perubahan drastis. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. MPR juga tidak lagi memilih Presiden sebagaimana sebelumnya.

Banyak tugas dan wewenang MPR yang disunat. Termasuk kewenangan MPR untuk membuat Garis-garis  Besar Haluan Negara (GBHN), serta meminta pertanggungjawaban  Presiden diakhir masa jabatannya. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 juga berimbas pada posisi MPR menjadi lembaga negara yang posisisnya sama seperti lembaga negara lain yang di atur dalam UUD 1945.

Berkurangnya tugas dan wewenang MPR menurut Zainut diharapkan bisa menjamin berlangsungnya sistem checks  and balances diantara lembaga negara.

"Dengan  begitu harapan masyarakat agar hubungan antar lembaga negara bisa berjalan makin baik dan harmonis  segera terwujud," kata dia.