REPUBLIKA.CO.ID, LANGSA -- Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dan Bea Cukai Kuala Langsa menghibahkan bawang merah yang merupakan barang bukti tindak pidana kepabeanan, kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa. Penyerahan hibah secara simbolis berlangsung di Kantor Bea Cukai Kuala Langsa, pada Selasa (5/6).
Kepala Kantor Bea Cukai Kuala Langsa, Muhammad Syuhadak menyatakan terdapat 25,4 ton bawang merah layak konsumsi. "Dari total tersebut, untuk Pemkot Langsa dan Pemkab Aceh Timur masing-masing mendapat 1.440 dan 1.100 karung, dengan total perkiraan nilai hibah mencapai Rp 500 juta," ujar Syuhadak dalam konferensi pers.
Hibah barang bukti berupa bawang merah kepada masyarakat di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur telah melalui pengujian di laboratorium Karantina Pertanian. Hasilnya, bawang tersebut dinyatakan bebas Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan layak konsumsi.
Selain itu, hibah ini telah mendapatkan ketetapan hibah dari Pengadilan Negeri Kualasimpang melalui surat nomor: 2/Pen.Pid/2018/PNKsp tertanggal 4 Juni 2018. "Ini merupakan komitmen Bea Cukai Aceh dalam memanfaatkan barang hasil penindakan kepabeanan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu," katanya.
Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea Cukai Aceh, Tri Utomo Hendro Wibowo menerangkan hibah bawang merah ini merupakan hibah untuk yang kedua kali pada tahun ini. “Sebelum hibah kali ini, kami juga telah menghibahkan bawang merah sebanyak 15 ton ke Pemkab Aceh Tamiang dan Pemko Langsa sebanyak 8 ton pada tanggal 3 April 2018 yang lalu," ujarnya.
Menjelang Idul Fitri 1439 H, kebutuhan masyarakat akan bawang merah pastinya meningkat. "Sehingga, sudah tepat jika hibah kali ini diserahkan menjelang Lebaran untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya,” jelas Tri Utomo.
Bawang merah yang dihibahkan, lanjut Tri, merupakan bekas muatan Kapal Motor (KM) Ilham yang terjaring operasi patroli laut Bea Cukai Aceh bersandi Jaring Sriwijaya pada 23 Mei 2018 di sekitar perairan Kabupaten Aceh Tamiang. Penyelundupan ini menyebabkan kerugian negara dari sektor perpajakan.
"Penyelundupan tersebut telah menimbulkan kerugian negara dari sektor perpajakan senilai Rp 140 juta. Dari 28 ton bawang merah muatan KM Ilham sebanyak 25,4 ton dihibahkan sedangkan sisanya sebanyak 2,6 ton berdasarkan hasil laboratorium dari Stasiun Karantina Pertanian dinyatakan tidak layak konsumsi sehingga akan dimusnahkan," ujarnya.
Sanksi hukum atas pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Dengan adanya sanksi hukum ini, diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan dan/atau membeli barang hasil penyelundupan. Hal ini sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk melindungi petani bawang, melindungi masyarakat dan lingkungannya dari penyakit yang diakibatkan adanya importasi tumbuhan, hewan, dan produk turunannya. Selain itu untuk serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan mendongkrak penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak. "Hal ini sejalan dengan fungsi Bea Cukai sebagai community protector, trade fasilitator, industrial assistance, dan revenue collector untuk menjadikan Kementerian Keuangan Tepercaya dan Bea Cukai Makin Baik,” tutur dia.
