'Isu SARA di Pilkada Bikin Demokrasi Mundur 70 Tahun'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan, tidak boleh ada isu sara dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Sebab, bila masih menggunakan isu SARA, maka menunjukkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi.

"Tidak boleh ada isu SARA. Isu sara tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan kemunduran kembali ke 70 tahun lalu," kata Zulkifli Hasan usai membuka diskusi kebangsaan di IAIN Raden Intan Lampung di Bandar Lampung, Rabu (21/9).

Pemilihan gubernur DKI Jakarta memasuki masa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU. Koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, dan Golkar telah resmi mengusung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot. Namun, isu SARA kerap kali mengiringi Pilgub DKI Jakarta.

Zulkifli menyebutkan, isu SARA sebagai perilaku yang kuno. Sehingga, kalau ada yang masih menggunakan isu tersebut, artinya rakyat Jakarta ketinggalan zaman. "Kita mundur 70 tahun," ujarnya.

Menurut Zulkifli, dalam pertarungan Pilgub DKI Jakarta yang dikedepankan adalah adu gagasan dan program, serta adu konsep yang terbaik untuk Jakarta. Ia berharap, Pilgub DKI Jakarta bisa berlangsung fair, jujur, dan adil.

"KPUD-nya juga bisa jujur dan adil. Sehingga Pilgub juga berlangsung jurdil. Jangan pakai isu SARA karena tidak akan mempan," kata dia.