Ini Dua Nama Bakal Cawagub Anies yang Ditawarkan PKB ke PKS

"Kami istiqomah usung Anies," kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas.

Republika/Prayogi
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan berjabat tangan dengan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas saat bersilaturahmi ke Kantor DPW PKB DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (13/6/2024). DPW PKB DKI Jakarta secara resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur dalam Pilgub DKI Jakarta.
Rep: Bayu Adji P Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Namun, keputusan itu tak langsung mendapatkan restu dari partai lainnya, salah satunya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta.

Baca Juga

Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, partainya memiliki keyakinan teguh untuk mengusung Anies sebagai cagub DKI Jakarta 2024. Bahkan, apabila calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung bukan berasal dari partainya.

"Kami istiqomah usung Anies," kata dia melalui keterangannya, Rabu (26/6/2024).

Ihwal adanya opsi untuk memasangkan Anies dengan Sohibul dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Hasbiallah mengatakan, hal itu merupakan hak partai politik. Namun, tentunya opsi itu akan dikomunikasikan lebih lanjut.

“Iya silakan saja PKS usulkan. Itu, hak PKS. Nanti kami akan rembuk bareng," ujar dia.

Ia menambahkan, partainya juga akan membangun komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam mengusung Anies. Pasalnya, pihaknya juga memiliki opsi untuk menyandingkan Anies dengan Prasetyo Edi Marsudi, yang merupakan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PDIP.

Tak hanya itu, DPW PKB juga memiliki opsi memasangkan Anies dengan Kaesang Pangarep, yang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bahkan, ada peluang Anies dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Soal cawagub, kami juga akan komunikasi dengan PDIP. Bisa Anies-Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta, Kaesang Pangarep, dan Pj Heru Budi Hartono,” kata Hasbiallah.

Ia menilai, partai apapun boleh mendorong kadernya sebagai cagub atau cawagub Jakarta. Namun, harus ada pembahasan untuk menentukan pendamping Anies dalam koalisi. Apalagi, saat ini tidak ada satu pun partai yang bisa mengusung pasangan calon di DKI Jakarta seorang diri.

“PKS kan sudah (dapat) Ketua DPRD DKI, asa mau ambil cawagub juga? Saya nilai Anies-Pras ideal. Sama-sama sangat paham Jakarta. Tentu, sebagai koalisi tidak bisa putuskan sepihak. Kami akan komunikasi dengan PDIP dam partai lain,” kata dia.

Ia menilai, hubungan antara Anies dan Prasetyo juga sudah terbangun sejak lama. Kedua orang itu pernah bersama memimpin Jakarta, sebagai gubernur dan ketua DPRD.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, semua opsi itu masih belum final dan masih terus bisa berubah. Karenanya, ia berharap, komunikas antarpartai bisa terbangun lebih cepat agar posisi cawagub bisa mengerucut.

 

Dewan Penasihat PKS - (infografis Republika)

 

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan menilai, keputusan yang diambil PKS itu masih sangat dinamis. Sebagai pihak yang juga mengusulkan Anies untuk menjadi cagub DKI Jakarta, DPD PDIP tentu akan melakukan komunikasi dengan PKS.

"Kalau komentar saya ya kita tunggu saja, pada waktunya pasti akan clear semua," kata dia, Rabu (26/6/2024).

Ia mengatakan, pihaknya pasti akan melakukan komunikasi dengan semua partai politik untuk menentukan nama yang akan diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Komunikasi politik itu akan diprioritaskan dengan partai politik yang tak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pantas menambahkan, sejauh ini pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, termasuk terkait nama Anies yang diusulkan DPD PDIP. Namun, menurut dia, keputusan akhir tetap ada di tangan DPP. Apalagi, saat ini tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung pasangan calon seorang diri di DKI Jakarta. 

"Semua partai berupaya menaikkan daya bargain posisinya, itu sudah pasti. Saya pikir itu wajar saja," kata dia.

 
Berita Terpopuler