Anies Sebut akan Ada Partai Lain Bergabung Mendukungnya Setelah PKS, Siapa?
PKS resmi mengusung pasangan Anies-Sohibul dalam Pilkada Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah membuat keputusan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta. PKS berniat menyandingkan Anies dengan kadernya, Mohamad Sohibul Iman, di posisi calon wakil gubernur (cawagub).
Anies mengapresiasi dan berterima kasih atas langkah PKS yang mendukung dirinya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Ia berjanji akan segera berkomunikasi dengan pimpinan partai itu setelah kembali ke Tanah Air.
"Insya Allah sekembalinya ke Tanah Air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan partai yang lain," kata dia melalui video dalam akun Instagram pribadinya, yang dikutip Republika, Rabu (26/6/2024).
Menurut Anies, PKS bersamanya telah bersama-sama berjuang di Jakarta sejak 2017. Bahkan, di tingkat nasional, PKS juga mendukungnya sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dengan bergabungnya PKS, Anies kini setidaknya sudah mendapatkan dukungan dua partai untuk maju sebagai cagub DKI Jakarta. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan untuk Anies.
"Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya," ujar dia.
Belum ada yang pasti selain PKS. Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.
PKS mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan secara resmi duet Anies Baswedan-Sohibul Iman untuk kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Skenario ini berbeda dengan sebelumnya, di mana baru beberapa hari lalu PKS mengumumkan Sohibul sebagai calon gubernur (cagub).
"Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS pada rapatnya di hari Kamis, 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Mohamad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat pembukaan Sekolah Kepemimpinan Partai DPP PKS, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Syaikhu mengatakan, struktur DPW PKS DKI Jakarta sebelumnya telah mengusulkan beberapa nama bakal calon gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS, termasuk di antaranya Anies Baswedan dan Mohamad Sohibul Iman.
Dia menyebut nama-nama yang ada kemudian dibahas dalam rapat DPTP dengan mempertimbangkan calon yang memiliki rekam jejak pengalaman kepemimpinan di eksekutif maupun legislatif, memiliki kredibilitas dan kapasitas, serta peluang menangnya besar.
Syaikhu menjelaskan, keputusan DPP PKS mengusung Anies-Sohibul diambil dengan mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, serta mendengarkan berbagai masukan para tokoh, ulama, tokoh lintas agama, para cendekiawan, hingga masyarakat terkait Pilkada Jakarta.
"Kami meyakini pasangan Anies-Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya 'AMAN' katanya, nanti terserahlah apa namanya, memiliki kualifikasi yang mumpuni, serasi, dan bisa saling melengkapi untuk memimpin DKI Jakarta," tuturnya.
Dia pun optimistis pasangan Anies-Sohibul merupakan kandidat yang memiliki peluang menang besar pada Pilkada Jakarta 2024. Anies dianggap berhasil memimpin Jakarta selama satu periode kepemimpinannya kemarin, 2017-2022. "Sementara, Bapak Sohibul Iman seorang teknokrat juga cendekiawan," ujarnya.
Masalahnya, meski PKS sebagai partai pemenang di Jakarta, tapi ia tak bisa mengusung satu pasang cagub-cawagub sendirian. Jumlah perolehan kursinya di DPRD Jakarta 'hanya' 18. Artinya, masih butuh 4 kursi atau tambahan dari partai politik lain untuk memenuhi syarat ambang batas minimal, yakni 22 kursi.
Sampai saat ini, belum ada satu pun partai politik yang secara resmi mengusung Anies sebagai cagub di tingkat DPP. PKB, Nasdem, bahkan PDIP, sejauh ini hanya sebatas usulan dari DPW atau pengurus partai tingkat provinsi ke pengurus pusat. Sementara keputusan akhir, belum ada yang final dan pasti.