BPKH Penuhi Puluhan Ton Bumbu untuk Katering Jamaah Haji RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usaha BPKH Limited berhasil memenuhi sekitar 25 persen kebutuhan bumbu untuk konsumsi jamaah haji Indonesia.

BPKH Limited baru berdiri akhir kuartal pertama tahun 2023 dan memperoleh perizinan untuk beroperasi penuh di akhir tahun lalu, yang diawali dengan suplai 76 ton bumbu dari tanah air untuk konsumsi jamaah calon haji Indonesia.  

"Saat ini baru 25 persen pemenuhan bumbu dari 300 ton kebutuhan, ini sudah langkah awal yang cukup bagus karena persiapan yang relatif singkat," kata Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Sesuai undang-undang, Fadlul mengatakan pengelolaan keuangan haji harus diinvestasikan ke sektor riil sekitar 70 persen.  "BPKH saat ini punya portofolio yang existing, masih mayoritas di dalam bentuk surat berharga dan saat ini hanya kurang dari lima persen yang merupakan investasi yang di luar deposito," ujarnya.

Hal itu, kata Fadlul, sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah dan Komisi VIII DPR RI bahwa BPKH harus ikut serta di dalam ekosistem perhajian. "Ke depannya BPKH Limited akan dijadikan BPKH sebagai subholding company dari anak perusahaan yang akan kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal Indonesia maupun Arab Saudi," kata dia.

Fadlul menambahkan untuk mendatangkan bahan baku ke Arab Saudi memerlukan kesepakatan antara dua negara."Nah, ini kelihatannya kita perlu bantuan dari Kementerian Perdagangan untuk ada semacam perjanjian dengan Kementerian Perdagangan (Arab) Saudi untuk bisa secara langsung kita suplai, karena saat ini kita baru bekerja sama dengan importir, kita ini sebagai agrerator," ungkap Fadlul.

Pengiriman bumbu tersebut diakui sebagai upaya yang mempermudah pihak katering dalam menyediakan konsumsi untuk jamaah calon haji Indonesia. Salah satunya diakui oleh Pemilik Katering Buraq Al Misk, Zaky. Dirinya yang mempekerjakan 13 koki asal Indonesia mengaku sangat senang dengan suplai bumbu khas Indonesia yang diterimanya. "Masaknya menjadi lebih gampang, karena bumbu jadi. Saya senang sekali," ujar dia.

Tinjau langsung dapur...

Fadlul Imansyah juga meninjau langsung layanan konsumsi jamaah haji Indonesia di dapur katering Buroq Al Misk, Makkah, Rabu (12/6/2024). Fadlul mengunjungi dapur katering ini bersama Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah, Anggota BPKH Amri Yusuf, serta Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono.

"Kita saat ini berada di salah satu penyedia katering dari calon jamaah haji Indonesia. Karena kita sudah suplai bumbu, kita ingin melihat proses masaknya, merasakan test-nya," ujar Fadlul saat ditemui di dapur katering Buroq Al Misk, Makkah, Rabu (12/6/2024).

Dengan dikirimnya 76 ton bumbu tersebut, menurut dia, konsumsk jamaah haji Indonesia rasanya seperti di rumah. Sehingga, jamaah lebih mudah untuk mengkonsumsinya.

"Saat ini baru 25 persen pemenuhan bumbu dari 300 ton kebutuhan, ini sudah langkah awal yang cukup bagus karena persiapan yang relatif singkat," ucap Fadlul

BPKH Limited baru berdiri akhir kuartal pertama tahun 2023 dan perizininan untuk beroperasi penuh di akhir tahun lalu. Fadlul mendorong BPKH Limited untuk lebih ekspansif dalam investasi di Arab Saudi.

Sesuai undang-undang, pengelolaan keuangan haji sendiri harus diinvestasikan ke sektor rill sekitar 70 persen. "BPKH saat ini punya portfolio yang existing masih mayoritas di dalam bentuk surat berharga dan saat ini hanya kurang dari 5 persen yang merupakan investasi yang di luar deposito," kata Fadlul.

Hal itu, kata Fadlul, sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah dan juga komisi VIII DPR RI bahwa BPKH harus ikut serta di dalam ekosistem perhajian.

"Ke depannya BPKH Limited akan dijadikan BPKH sebagai Subholding company dari anak perusahaan yang akan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha lokal Indonesia maupun Arab Saudi," jelas Fadlul.

Fadlul menambahkan, untuk mendatangkan bahan baku lainnya ke Arab Saudi memerlukan kesepakatan antara dua negara.

"Nah ini keliatannya kita perlu bantuan dari kementerian perdagangan untuk ada semacam perjanjian dengan kementerian perdagangan Saudi untuk bisa secara langsung kita suplai, karena saat ini kita baru bekerjasama dengan importir, kita ini sebagai agrerator," kata Fadlul.