Dua Alasan Mengapa Bos IKN Mundur Menurut Pengamat, Satu Soal Tekanan
Bambang Susantono diniali bisa saja dimundurkan karena tak penuhi target.
Republika/Prayogi
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono
Rep: Muhammad Nursyamsi Red: Teguh Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan terdapat tekanan besar yang diduga kuat menjadi alasan utama mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhonny Rahajoe.
Trubus menilai mundurnya Bambang dan Dhonny juga mengindikasikan pembangunan IKN sarat persoalan, mulai dari isu tanah adat, pembebasan lahan, hingga tersendatnya gaji pegawai di Otorita IKN.
"Tidak ada pilihan lain ya mundur, dari atas ditekan, dari bawah juga ditekan, dari internal sendiri juga dalam tekanan," ujar Trubus saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Trubus menyampaikan kemungkinan kedua Bambang dan Dhony dimundurkan karena tidak mampu mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Trubus menyampaikan pemerintah sangat berambisi untuk meresmikan IKN pada 17 Agustus 2024.
Realitanya, sambung Trubus, infrastruktur di IKN hingga saat ini belum memadai. Trubus memahami keputusan mundur Bambang dan Dhonny dari Otorita IKN. Trubus menyampaikan Ototita IKN memikul beban berat dalam merampungkan proyek IKN.
"Ada kegamangan, mau tidak mau harus dilakukan, karena secara fisik kita sudah tidak punya Ibu Kota, Jakarta sudah jadi DKJ sementara IKN belum jadi, tapi kalau pindah ke sana ruwet karena infrastruktur belum memadai," ucap Trubus.
Trubus menyampaikan proyek IKN juga akan menjadi pekerja rumah bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto. Meski harus melanjutkan IKN, Trubus menyampaikan Prabowo juga harus memprioritaskan sejumlah program saat kampanye seperti makan siang gratis.
"Kalau lihat APBN 2024 untuk IKN itu Rp 26,5 triliun, tapi Prabowo dalam berbagai kesempatan program kerjanya hanya katakan Rp 16 triliun, artinya ada penurunan Rp 10 triliun dari APBN sekarang, dengan alasan IKN sudah berjalan, jadi tidak perlu anggaran besar," kata Trubus.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ditunjuk sebagai Plt Kepala IKN meyakinkan bahwa proses pembangunan ibu kota akan terus berlanjut. Dana APBN yang digulirkan sudah mencapai 80 persen. Pembangunannya juga sudah terlihat seperti rumah menteri.
"Kita ditugaskan untuk mempercepat sesuai dengan grand design, pembangunan IKN dengan konsep, negara Nusa Rimba, sekarang masalah nya ini di tanah dan investasi," ujar Basuki saat memberikan keterangan pers, Senin (3/6/2024).
Menurut Basuki, masalah investasi hadir karena muncul beragam pertanyaan, apakah lahan ini dijual, disewa atau melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Kami ingin mempercepat itu, sehingga investor tak ragu lagi," ujarnya.