Presiden Jokowi Groundbreaking Pembangunan Kantor BPJS Kesehatan di IKN

Layanan JKN per 1 Februari 2024 sudah dapat dinikmati oleh 267,8 juta peserta.

Dok. Kris - Biro Pers
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Nusantara Logistic Hub Pos Indonesia di IKN, Rabu (17/1/2024).
Rep: Dessy Suciati Saputri Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groundbreaking pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan di IKN ini.

"Kalau kemarin yang kita groundbreaking adalah klaster industri keuangan, sekarang BPJS Kesehatan masuk, dan sudah lima rumah sakit dalam proses pembangunan," ujar Jokowi saat peletakan batu pertama.

Keberadaan kantor BPJS Kesehatan akan melengkapi layanan kesehatan masyarakat di IKN. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini peletakan baru pertama groundbreaking gedung BPJS Kesehatan di IKN secara resmi saya nyatakan dimulai," ucap Jokowi.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan kehadiran layanan JKN di Nusantara diharapkan menambah fasilitas layanan publik dasar yang dibutuhkan masyarakat sekitar. "Manfaat BPJS Kesehatan tentu juga harus dirasakan oleh masyarakat di wilayah Nusantara dan sekitarnya," ujar Bambang.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan, layanan JKN per 1 Februari 2024 sudah dapat dinikmati oleh 267,8 juta peserta. Hal itu tak terlepas dari berbagai inovasi yang dikembangkan BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan terkait.

"Kami melaporkan sampai dengan saat ini, Indonesia sudah hampir selangkah menuju Universal Health Coverage (UHC) karena sebanyak 95,97 persen masyarakat sudah terlindungi akses layanan kesehatan melalui Program JKN," kata Ghufron.

Pada 2023, jumlah pemanfaatan layanan peserta JKN di fasilitas kesehatan meningkat menjadi 606,7 juta atau 1,6 juta pemanfaatan per hari. "Hal ini merupakan bukti kehadiran negara dan masyarakat semakin percaya dengan BPJS Kesehatan dan semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan," ujar Ghufron.

Dia menyampaikan, BPJS Kesehatan menjadi contoh bagi berbagai negara dalam pelaksanaan jaminan kesehatan. Hal itu menunjukkan program JKN mampu menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dan bersiap menjadi bagian dari visi Indonesia emas.

Bangunan Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Nusantara direncanakan memiliki luas 25.964 m2 dengan total estimasi investasi mencapai Rp 1 triliun. Nantinya, bangunan tersebut akan memiliki berbagai fasilitas seperti ruang kerja pegawai yang berkonsep open space, data center, serta fasilitas penunjang lainnya.

Jokowi apresiasi peserta BPJS...

 

 

Presiden Jokowi mengapresiasi semakin bertambahnya peserta BPJS saat ini, yakni sudah mencapai 95,7 persen dari total penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan groundbreaking pembangunan kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat

"Saya juga sangat mengapresiasi, sangat menghargai bahwa peserta sekarang sudah 267 juta peserta. 95,7 persen dari total penduduk kita," ujar Jokowi.

Dalam sambutannya, Jokowi kemudian menyinggung soal masalah defisit BPJS yang kini dinilainya sudah bisa diselesaikan. Dia kembali mengingat, pada tahun 2015-2016 masih sering kali menggelar rapat dengan BPJS untuk menyelesaikan masalah defisit yang sulit untuk diselesaikan saat itu.

Namun, kini Jokowi mengaku, sudah lama tidak lagi menggelar rapat dengan BPJS. Menurut dia, langkah itu menandakan bahwa pengelolaan BPJS saat ini sudah sangat baik. "Tapi sudah berapa tahun ini saya tidak pernah rapat dan artinya itu sangat bagus pengelolaan BPJS," ujarnya.

"Dan yang paling penting juga tidak defisit, pak Dirut sudah enggak ada ya, kita tidak rapat karena memang tidak ada defisit, kalau defisit itu dirutnya masih ingin rapat terus," kata Jokowi menambahkan.

Selain itu, Jokowi juga menilai, sudah ada perbaikan layanan BPJS kepada masyarakat. Pada awal pemerintahannya sekitar tahun 2015-2017, ia mengaku, sering kali menerima keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan ketika meninjau rumah sakit.

Salah satu layanan BPJS yang dikeluhkan, seperti panjangnya antrean pasien. Sehingga memakan waktu sangat lama untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan lain-lain. "Ngantrenya lama, komplainnya, saya kan kalau ke lapangan selalu saya kontrol, saya cek, komplainnya masih banyak," kata Jokowi.

Namun, setelah tahun 2020, Jokowi mengeklaim, sudah terjadi perbaikan layanan BPJS. "Setelah 2020 ke sini saya mampir ke rumah sakit, cek ke rumah sakit, cek antrean di kedatangan, perubahannya sangat drastis sekali, sangat bagus sekali," ujar Jokowi.

 

 
Berita Terpopuler