Program Makan Siang Gratis Dibahas di Rapat Kabinet Tuai Kritik dari Kubu 01 dan 03

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' menanggapi soal program makan siang gratis milik paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran yang dibahas di sidang kabinet. Hal itu dianggap tidak pantas, mengingat hingga saat ini belum ada pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

"Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elite mendahului problem rakyat Indonesia," kata Juru Bicara Timnas Pemenangan AMIN Billy David Nerotumilena, dikutip Selasa (27/2/2024). 

Pembahasan program makan siang gratis Prabowo-Gibran itu dianggap tidak sepantasnya sudah dibahas. Sebab proses pemilu masih berlangsung dan belum ditetapkan hasilnya. 

"Kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk. Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini belum berjalan sama sekali," tuturnya. 

Menurut Billy, publik patut mempertanyakan komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama di tengah sulitnya kondisi ekonomi seperti harga beras yang naik, tapi justru membahas program yang seyogyanya bukan menjadi tanggung jawab pejawat. 

"Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum aja solusi konkretnya. Belum lagi ke pertumbuhan ekonomi apalagi pemenuhan janji-janji kampanye yang waktunya kurang dari setahun lagi," kata dia. 

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud MD pun  menanggapi rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju yang membahas program makan siang gratis milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, hal tersebut tidaklah tepat dengan memasukkan program makan siang gratis dalam APBN 2025.

"Mestinya kurang tepat, karena APBN (2025) itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Mahfud menjelaskan, tak ada program makan siang gratis dari pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Sehingga, tidak tepat jika pemerintahan Jokowi justru sudah menganggarkan program milik Prabowo-Gibran itu.

"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025. Tetapi nggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja," ujar  Mahfud.

"Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," sambung cawapres pasangan capres Ganjar Pranowo itu.

Pada Senin (26/2/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat. Uniknya, sidang itu sudah membahas program yang dicanangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dalam sidang kabinet tersebut salah satunya juga membahas program calon presiden terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara sementara, Prabowo-Gibran, yakni program makan siang gratis bagi siswa.

"Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Bahlil mengatakan, pembahasan program makan siang Prabowo bukan bermaksud untuk mendahului hasil resmi perhitungan KPU. Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyiapkan perencanaan program pemeritahan selanjutnya.

"Enggak, kita kan buat rencana saja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," ujarnya. 

Kendati demikian, dalam Sidang Kabinet tersebut Bahlil mengaku belum mengetahui apakah selanjutnya juga akan dibahas mengenai program capres lainnya. "Saya tidak tahu kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kanrancangan umum," kata Bahlil.

Bahlil juga menilai tidak memerlukan tim transisi untuk menjalankan pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, pemerintahan saat ini dan ke depan akan terus berkelanjutan. 

"Kalau tim transisi itu dalam pandangan saya pemerintahan terdahulu itu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. Kalau pemerintahan sekarang berkelanjutan. Apanya yang mau ditransisi?" ujar Bahlil. 

Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, pembahasan RAPBN 2025 oleh pemerintah dilakukan untuk mempersiapkan proses transisi ke pemerintahan selanjutnya. Salah satu yang dibahas dalam RAPBN 2025 kemarin adalah program makan siang gratis dari capres cawapres terpilih, Prabowo-Gibran, meskipun hasil perhitungan resmi belum selesai.

"Kalau yang kemarin dibicarakan adalah supaya anggaran 2025 dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden berikutnya. Dan salah satu program utamanya kan yang makan siang gratis itu. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung dan dianggarkan," jelas Menkes Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Adapun perkiraan anggaran untuk program makan siang gratis tersebut sekitar Rp 15 ribu per anak. Terkait hal ini, Menkes Budi mengatakan bahwa detil anggaran belum dibahas lebih lanjut.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa program pemberian makan gratis ini sudah terbiasa dilakukan di sekolah-sekolah, termasuk pesantren. Karena itu, budaya makan gratis yang sudah ada di dalam kehidupan sehari-hari ini perlu diformalkan.

"Dulu di sekolah-sekolah kan makan, di pesantren-pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenernya dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat Indonesia sudah terjadi, sehingga kita formalkan aja," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan program makan siang gratis sudah bisa dijalankan pada 2025. Program ini akan dijalankan sehingga secara bertahap tercapai cakupannya untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.

"Iya tahun 2025 sudah bisa dijalankan, hingga secara bertahap tercapai cakupan 100 persen yakni 82,9 juta anak sekolah pada 2029," ujar Dradjad kepada Republika, Sabtu (17/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Drajad juga memastikan, pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ada. Hal ini disampaikannya untuk meluruskan informasi beredar terkait rencana Calon Presiden Nomor Urut 2 (Capres) Prabowo Subianto yang bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang dan susu gratis.

"Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi," ujar Dradjad kepada Republika, Sabtu (17/2/2024).

Dradjad melanjutkan, sumber penerimaan baru untuk program makan siang dan susu gratis ini juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak. Besaran pajak berlaku adalah yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Dradjad menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan. Dia pernah menyebutkan dua sumber yakni hak negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan angka minimal Rp 90 triliun serta perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun. 

"Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar. Masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu," ujarnya.

Dradjad menegaskan, Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Menurutnya, Prabowo-Gibran fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya bisa terkumpul.

"Itu salah satu alasan kami menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden," katanya.