Gaduh Sirekap Pemilu: Penjelasan KPU, Komentar DPR, dan Peringatan dari Masyarakat Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji Prihamdana, Antara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan alat bantu Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menghitung dan rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 2024. Alat bantu Sirekap digunakan untuk mengganti Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang digunakan pada pemilu 2019.

Penggunaan Sirekap di Pemilu 2024 memicu kegaduhan lantaran diketahui nantinya KPU hanya menampilkan data penghitungan suara dalam bentuk diagram bukan data angka-angka atau lampiran formulir C-hasil di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kegaduhan semakin menjadi setelah di media sosial muncul ragam keluhan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengalami kesulitan mengakses dan mengoperasikan aplikasi Sirekap, hingga keluhan angka atau data di Sirekap yang tidak bisa direvisi.

Salah satu anggota KPPS di wilayah Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Bagas (32 tahun), mengaku masih sering terkendala dalam penggunaan Sirekap. Menurut dia, server Sirekap masih belum kuat, sehingga petugas kerap kesulitan untuk login.

"Untuk Sirekap itu banyak banget yang terkendala. Misalnya login susah," kata dia kepada Republika, Senin (12/2/2024).

Selain itu, untuk mengunggah foto formulir C1 kadang masih sulit. Padahal, petugas telah mencobanya hingga tiga kali, hasilnya tidak juga keluar.

Bagas menambahkan, pembacaan hasil formulir C1 juga kerap tidak sesuai. Ia mencontohkan, angka 69 kerap terbaca menjadi menjadi 64

"Kalau membaca salah, jadinya tidak sesuai kan," ujar Bagas.

Salah seorang petugas KPPS lainnya, Angga (30) juga mengaku masih banyak yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Sirekap. Salah satu kendala yang banyak ditemukan adalah petugas sulit untuk login. 

"Saya sudah coba simulasi. Hasilnya bisa. Namun ada beberapa yang terkendala, anggota operator beberapa tidak bisa login," kata dia.

Pada Rabu (7/2/2024) pekan lalu, Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menegaskan, bahwa Sirekap adalah alat bantu yang disiapkan oleh KPU untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian dari penghitungan suara di TPS. Adapun, hasil resmi pemilu adalah rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU Republik Indonesia. 

"Sekali lagi, saya ulang alat bantu. Dari sisi data dan informasi, kami menyiapkan seperangkat sistem informasinya. Sistem informasi, teknologi informasi seperti apa yang digunakan, agar ini dapat digunakan," kata Betty.

Penggunaan Sirekap itu berbasis gawai berupa handphone. Dalam hal ini, petugas KPPS yang bertugas TPS akan memotret formulir C-hasil yang ada di setiap melalui handphone ke Sirekap yang kemudian terhubung dengan server KPU RI.

Menurut dia, cara kerja rekapitulasi menggunakan Sirekap berbeda dengan Situng. Sebab, untuk merekapitulasi menggunakan Situng, petugas harus melakukan pendokumentasian hasil setiap TPS dengan cara memindai C-hasil di tingkat KPU kapubaten/kota.

"Untuk Sirekap, langsung oleh KPPS memotret C Plano yang dilakukan langsung di TPS masuk ke server KPU RI," kata Betty.

Betty menyebut, Sirekap menggunakan teknologi optical character regognition (OCR). Ia mengeklaim, teknologi terbaru itu dapat membaca hasil potretan berupa karakter. 

"Nah, KPPS akan kemudian meverifikasi apakah hasil bacaan mesin sama dengan hasil bacaan matanya dia. Bahwa angka dua kebaca dua, angka tiga kebaca angkat tiga, angka satu kebaca angka satu dan seterusnya," kata Betty. 

Ketika hasil potretan tidak terbaca sama, Sirekap memiliki fungsi untuk melakukan revisi. Petugas KPPS disebut bertanggung jawab atas penghitungan suara yang ada di TPS. 

"Walaupun sebagai alat bantu, tapi inilah yang menggambarkan hasil di TPS," ujar dia. 

Betty menambahkan, hasil dari Sirekap ini nantinya dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat mengakses hasilnya melalui laman info pemilu.kpu.go.id. KPU mengupayakan hasil Sirekap dapat diakses secara realtime.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang), KPU RI Parsadaan Harahap menegaskan aplikasi Sirekap hanya untuk membantu memantau proses pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2024.

"Sirekap ini men-support, membantu agar dalam proses pungut hitung itu, kita juga bisa pantau. Semua bisa memantau dan itu terbuka sehingga ada gambaran-gambaran walaupun hasil tetap yang dipakai secara resmi adalah hasil rekapitulasi secara manual. Wajibnya itu, dan Sirekap itu sunnah," papar Parsadaan ketika melakukan kunjungan di Muna Barat, pertengahan Januari lalu.

Parsadaan menjelaskan, Sirekap tidak akan menjadi dasar dalam proses merekapitulasi perolehan suara. Alat ukur yang paling utama dalam pungut hitung suara Pemilu 2024 adalah rekapitulasi berjenjang.

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta masyarakat tetap ikut mengawasi proses penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pengawasan dari masyarakat disebut akan meminimalisasi potensi kecurangan dalam pemilu. 

Guspardi mengatakan, hasil akhir suara dalam Pemilu 2024 masih akan didasari penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan secara manual. Banyaknya persoalan, terutama belum meratanya akses internet, menjadi dasar penghitungan suara belum bisa didasari Sirekap.

"Karena banyak persoalan, masalah internet yang belum merata, salah satunya," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (10/2/2024).

Meski penghitungan dan rekapitulasi suara masih akan dilakukan secara manual, menurut dia, potensi kecurangan tetap ada. Karena itu, masyarakat harus ikut melakukan pengawasan terhadap pencatatan, rekapitulasi, dan pengiriman hasil rekapitulasi yang ada di TPS.

"Jadi prosesnya dari bawah sampai ke atas, dari hulu ke hilir. Kita minta elemen masyarakat untuk melakukan pemantauan dari TPS ketika penghitungan," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengingatkan Sirekap yang dikembangkan KPU, bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu 2024. "Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 terkait dengan Sirekap, bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya," katanya dalam keterangan tertulis pertengahan Januari lalu.

Saan menjelaskan, Sirekap hanya menjadi alat bantu penghitungan yang praktis. Menurutnya, sistem tersebut tidak diwajibkan untuk diterapkan dalam penghitungan suara pemilu. Penghitungan resmi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional.

"Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional," katanya menegaskan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, perlu dipastikan bahwa Sirekap bukan hanya menjadi alat bantu untuk lebih cepat melakukan rekapitulasi suara. Ia pun meminta, Sirekap harus dapat memuat informasi kepada publik berupa salinan foto C1 hasil dari setiap TPS.

"Jadi publik juga bisa mengawal. Kita perlu pastikan juga nantinya yang ditampilkan ke publik bukan hanya diagram," ujar Khoirunnisa, Sabtu (10/2/2024).

Khoirunnisa menambahkan, KPU juga harus memastikan kebersihan siber Sirekap supaya aplikasinya aman. Karena itu, menurut dia, menjadi penting untuk tahu bahwa apakah aplikasi sudah diujui coba secara masif atau belum.

Selain itu, petugas KPPS juga harus sudah memberikan bimbingan teknis dengan maksimal untuk mengggunakan Sirekap. Meski hasil resmi pemilu nantinya didasari rekapitulasi yang dilakukan secara manual, Sirekap tetap dipersiapkan dengan baik.

"Agar publik bisa mengawal proses yang manual melalui Sirekap," kata dia.