Jepang Hentikan Dana Bantuan, Tunggu Kejelasan Kasus Staf UNRWA yang Diduga Terkait Hamas
Jepang satu barisan dengan AS dan beberapa negara Eropa yang hentikan bantuan.
REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang memutuskan untuk menangguhkan pendanaan untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung pengungsi Palestina (UNRWA). Langkah tersebut membuat Jepang satu barisan dengan Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya di Eropa.
Penangguhan pendanaan itu dilakukan Jepang di tengah tuduhan bahwa ada anggota staf UNRWA yang diduga terlibat dalam serangan Hamas terhadap Israel tahun lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Maki Kobayashi mengatakan dalam siaran pers pada Ahad (28/1/2024) bahwa bantuan tambahan kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) akan dihentikan sementara.
Penghentian itu, lanjut Kobayashi, dilakukan sambil menunggu hasil penyelidikan atas tuduhan tersebut. Pihaknya juga mempertimbangkan tindakan penanggulangan.
Langkah Jepang itu muncul menyusul pengumuman Amerika Serikat pada Jumat (26/1/2024) bahwa AS akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA. Keputusan itu diambil karena AS "sangat khawatir" dengan tuduhan bahwa 12 karyawan UNRWA mungkin terlibat dalam serangan mendadak oleh Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023.
Jepang juga menyatakan "sangat khawatir" terkait tuduhan keterlibatan personel UNRWA dalam "serangan teror". Jepang mendesak badan PBB tersebut untuk menyelidiki kasus ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga UNRWA dapat dengan "teguh memenuhi peran yang seharusnya diembannya", menurut Kobayashi.
Serangan 7 Oktober 2024 oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, memicu Israel melancarkan serangan di Jalur Gaza. Gempuran Israel telah menewaskan lebih dari 26.000 orang di daerah kantong Palestina yang dikuasai oleh Hamas itu serta menyebabkan kondisi kemanusiaan di sana semakin parah.
Beberapa negara Barat, seperti Inggris, telah mengikuti Amerika Serikat dalam menghentikan pendanaan untuk UNRWA. Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan melalui pernyataan pada Sabtu (27/1/2024) bahwa keputusan oleh sembilan negara untuk menangguhkan pendanaan "mengancam pekerjaan kemanusiaan yang sedang berlangsung di seluruh wilayah, termasuk dan terutama di Jalur Gaza".