Presiden Jokowi Diharapkan Perhatikan Prinsip Etika dan Moralitas
Keberpihakan Presiden yang begitu gamblang, bisa dijadikan contoh oleh pejabat lain.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Guru besar ilmu politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus lebih mempertimbangkan aspek moralitas dan etika sebagai presiden sebelum bertindak terlalu jauh mengerahkan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Memang, menurut Asrinaldi tidak ada aturan yang melarang presiden berpihak dan memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon.
"Tapi di atas aturan itu kan ada moral dan etika yang menuntunnya agar tetap netral," kata Asrinaldi, Rabu (24/1/2024).
Asrinaldi menilai dengan keberpihakan Presiden yang begitu gamblang, sudah menjadi contoh bagi pejabat-pejabat lain di bawahnya dari tingkat menteri sampai kepala daerah yang juga secara terang-terangan ikut mendukung dan berkampanye mendukung paslon.
"Susah mengatakan pejabat itu netral. Presiden saja seperti itu apalagi di bawahnya. Sudah pas yang dibilang Mahfud, baiknya mundur saja. Ini pelajaran buat presiden dan menteri-menteri yang lain," ucap Asrinaldi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.
"Yang penting, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.
"Ya boleh saja saya kampanye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara," kata dia.