Soal Gagasan PKS Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Negara, Ini Respons Anies
Anies tak ingin ada ketimpangan baru,
Republika/Alkhaledi Kurnialam
Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menghadiri launching program kampanye PKS di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Ahad (26/11/2023).
Rep: Eva Rianti Red: Teguh Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi gagasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) -salah satu partai pengusungnya- yang menggaungkan gagasan agar Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara.
Baca Juga
Alih-alih berpindah ibu kota ke Kalimantan Timur pada 2024 atas keinginan Presiden Joko Widodo yang berkuasa saat ini, Anies berpendapat bahwa yang sebenarnya perlu diupayakan adalah pertumbuhan pembangunan yang merata.
"Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan dimana pembangunan itu dilakukan bukah hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Ahad (26/11/2023).
Anies menyebut kesetaraan pembangunan lah yang mesti dimaksimalkan sehingga mengurangi terjadinya ketimpangan antara satu titik dengan titik lainnya.
"Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita, dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah indonesia," jelasnya.
Anies pun menyinggung mengenai alokasi dana untuk pembangunan. Dia mengkritik agar alokasi anggaran pembangunan bisa tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia.
"Alokasi anggaran yang biasa disiapkan hanya untuk satu tempat kita berpandangan memang perlu dikerjakan untuk banyak tempat," ujar dia.
Sebelumnya diketahui, PKS menguatkan gagasan bahwa Jakarta akan tetap menjadi Ibu Kota. Yakni melalui program kampanye nasional bertajuk 'Jakarta Tetap Ibu Kota Negara' dalam agenda Kick Off Kampanye Nasional di Depok, Jawa Barat pada Ahad (26/11/2023).
Dalam momen itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku sejak awal partainya memang menolak pemindahan Ibu Kota Negara. Penolakan itu telah dikuak di Senayan atau DPR RI dari Fraksi PKS dan akan menjadi isu unggul dalam pemilu 2024.
"Salah satu rekam jejak PKS di Parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa, dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)," kata Syaikhu dalam agenda kick off Kampanye Nasional PKS yang turut dihadiri Anies Baswedan.
Syaikhu menuturkan, sikap penolakan tersebut dilandasi dengan mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak. Mulai dari kalangan tokoh masyarakat hingga akademisi dan aktivis.
"Setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, para pakar, akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan mayoritas suara publik, maka PKS mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU (rancangan undang-undang) IKN. PKS memandang bahwa Jakarta tetap layak sebagai Ibu Kota Negara," jelasnya.
Lebih lanjut, Syaikhu menjelaskan bahwa PKS juga memandang adanya tiga alasan yang menjadikan Jakarta tetap Ibu Kota Negara. Yakni dari sudut pandang historis, pembangunan, serta keberlanjutan.
Secara historis, DKI Jakarta adalah tempat Presiden RI dan Wakil Presiden RI pertama, Ir. Soekarno-Mohammad Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan.
"Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan. Ibu Kota Negara mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam rangka membangun jiwa nasionalisme," jelasnya.
Adapun dari segi pembangunan, PKS menilai upaya menghadirkan pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota, tetapi dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," terangnya.
Sementara dari segi keberlanjutan, Syaikhu mengatakan, PKS memandang perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam hal ini Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
Oleh karena itu, lanjutnya, Pulau Kalimantan harus ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau. Yakni ekonomi yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang memajukan keragaman hayati dan kelestarian lingkungan hidup.
"Green economy, green jobs, adalah masa depan Indonesia, dan Kalimantan akan menjadi motor utama dan pusat pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia," kata Syaikhu.
Berita Terpopuler