Wapres Ma'ruf Harap Gencatan Senjata Israel-Hamas Diperpanjang

REPUBLIKA.CO.ID, Laporan wartawan Fauziah Mursid dari Athena, Yunani

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin berharap gencatan senjata militer Israel dan pejuang Hamas, Palestina bisa diperpanjang. Menurut Kiai Ma'ruf, gencatan senjata yang hanya berlangsung empat hari tidak akan mengakhiri konflik, dan malah berpotensi kembali memakan banyak korban dari pihak Palestina.

"Kita harapkan tidak hanya empat hari ya, kita minta penyelesaian yang lama dan bisa selesaikan yang sifatnya permanen sehingga kalau hanya empat hari saja, artinya sekadar memberikan jalan sesudah itu terjadi lagi pertempuran, banyak korban," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerja ke Athena, Yunani, Kamis (23/11/2023).

Namun demikian, RI 2 tetap mengapresiasi gencatan senjata selama empat terakhir tersebut. Hal itu karena serangan brutal Zionis Israel selama sebulan lebih sejak 7 Oktober 2023, telah membuat belasan ribu warga Gaza, Palestina, kehilangan nyawa dan menderita.

"Pertama gencatan senjata empat hari itu kita apresiasi sehingga bantuan itu bisa masuk, itu salah satu hal yang juga untuk sangat baik. Karena rumah sakit sudah tidak ada apa-apa, hampir tidak berfungsi, kemudian makanan," ujar Kiai Ma'ruf.

Dia menilai, untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina membutuhkan solusi yang permanen. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh negara mendorong agar Israel kembali menaati Two State Solution yang sudah disepakati dalam forum PBB.

Kiai Ma'ruf juga mengungkapkan, salah satu misinya melalukan lawatan kerja ke Yunani, baik ke parlemen maupun Uskup Agung Athena, salah satunya membahas kemerdekaan Palestina. Menurut dia, solusi permanen konflik Israel dan Palestina ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Apalagi, sambung dia, konflik Israel-Palestina berimbas langsung kepada Yunani. "Termasuk dari Yunani itu kita mengajak supaya penyelesaiannya tidak hanya empat hari ya dengan PBB," ujar Kiai Ma'ruf.

Dengan Uskup Agung Yunani juga, Kiai Ma'ruf menyampaikan, perlunya kontribusi pemimpin pemuka agama di dunia mendorong penyelesaian konflik di berbagai belahan dunia, termasuk Palestina. "Kan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, maka dari itu tokoh-tokoh agama harus mengambil peran lebih," ujarnya.

Minta dukungan ekspor sawit...

Wapres KH Ma'ruf Amin bertemu dengan Wakil Ketua I Parlemen Yunani Ioannis Plakiotakis dan anggota Parlemen Yunani lainnya di Hellenic Parliament, Athena, Rabu (22/11/2033). Dalam pertemuan tersebut, pemerintah RI dan Yunani saling meminta dukungan di kancah global.

Kiai Ma'ruf mengatakan, Parlemen Yunani meminta dukungan pemerintah Indonesia terkait rencana negara tersebut menjadi pimpinan Dewan Keamanan (DK) PBB. Kiai Ma’ruf mengatakan, Indonesia siap mendukung langkah negeri Seribu Dewa tersebut.

"Tadi juga membahas rencana Yunani untuk menjadi anggota pimpinan Dewan Keamanan PBB. Karena dulu waktu kita jadi anggota (DK) Yunani juga mendukung kita," ujar Kiai Ma'ruf saat ditemui Republika.co.id di Athena, Yunani, Rabu.

Sementara itu, Indonesia juga meminta dukungan Yunani terkait kerja sama perdagangan, khususnya produk sawit Indonesia. Hal itu karena produk sawit RI terdampak kebijakan baru Uni Eropa terkait pemberlakuan Undang Undang (UU) Antideforestasi yang berlaku sejak Mei 2023.

Gara-gara itu, ekspor produk sawit ke Benua Biru tertahan. Adapun Yunani merupakan salah satu anggota Uni Eropa. "Khususnya sawit, kan kita mengalami apa (pelarangan Uni Eropa), kita minta dukungan Yunani," ujar Wapres Ma'ruf.

Dia menilai dukungan Yunani untuk membantu mengatasi berbagai hambatan dalam kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara Eropa juga sangat diperlukan. Yunani diharapkan, bisa membuka jalan bagi produk unggulan Indonesia yaitu sawit untuk bisa masuk Uni Eropa.

"Saya juga mengharap dukungan Yang Mulia untuk mendukung pendekatan konstruktif guna mengatasi kebijakan diskriminatif Uni Eropa atas komoditas strategis Indonesia," kata Kiai Ma'ruf.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menambahkan, Yunani saat ini, sedang berusaha keras agar terpilih menjadi pimpinan DK PBB. "Memang Yunani meminta dukungan terkait dengan kepemimpinan di Dewan Keamanan PBB pada 2025-2026, kalau tidak keliru. Itu dia berusaha untuk menjadi pemimpin dewan keamanan PBB, minta dukungan Indonesia," kata Masduki.