Blunder PDIP yang Dinilai Sebabkan Elektabilitas Ganjar-Mahfud Merosot

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Eva Rianti, Nawir Arsyad Akbar, Antara

Survei terbaru Denny JA menunjukkan adanya kemerosotan yang tajam pada angka elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 6-13 November 2023 tersebut, salah satu faktor yang menyebabkan penurunan elektabilitas paslon yang diusung PDIP dan partai koalisinya itu lantaran terjadi blunder di tubuh Partai Banteng.  

"Minimal terdapat empat hal yang bisa menjelaskan mengapa Ganjar-Mahfud merosot tajam. Pertama, blunder kubu Ganjar (PDIP). Semakin menyerang Jokowi (Presiden RI yang juga kader PDIP), semakin pendukung Jokowi pergi dari Ganjar," kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Al Faraby di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Senin (20/11/2023).  

Adjie menjelaskan, kubu Ganjar agaknya tidak menyadari bahwa mayoritas pemilih Ganjar adalah orang-orang yang mengidolakan Jokowi. Serangan terhadap Jokowi yang diisukan melanggengkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka berdampingan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres disinyalir menyebabkan pecahnya dukungan ke Ganjar.  

"Dengan kubu Ganjar dan PDIP juga simpatisannya menyerang Jokowi, justru membuat pendukung Jokowi di Ganjar-Mahfud pergi dan pindah mendukung pasangan capres-cawapres lain. Itu blunder terbesar kubu Ganjar yang tak menyadari efek Jokowi bagi elektabilitas Ganjar-Mahfud," ungkap Adjie.  

LSI Denny JA mencatat, pada Oktober 2023, pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar-Mahfud sebesar 39,4 persen. Saat ini, pada November 2023 pemilih yang puas terhadap Jokowi yang memilih Ganjar-Mahfud sebesar 31,9 persen. "Terdapat penurunan sebesar 7,5 persen," ujar Adjie. 

Suara Ganjar yang 'lari' tersebut mayoritas pergi ke paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena asaz tegak lurus pada Jokowi. Menariknya, sekitar 40 persennya beralih ke paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN'. 

"Anies mendapatkan suara yang pergi dari Ganjar. Pemilih yang pergi dari Ganjar, 40,2 persen datang ke Anies. Dalam simulasi, pemilih Ganjar-Mahfud kita crosstab kepada Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin, hasilnya adalah terdapat 40,2 persen pemilih Ganjar yang memilih Anies-Muhaimin," tutur Adjie.  

Diketahui, secara umum, hasil survei LSI Denny JA terbaru menunjukkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh angka elektabilitas tertinggi yakni 40,3 persen, disusul Ganjar-Mahfud sebesad 28,6 persen, kemudian AMIN di angka 20,3 persen. Survei itu dilakukan pada 6-13 November 2023 terhadap 1.200 responden tersebut. 

Hasil survei itu, menurut penuturan Adjie, menunjukkan ada peningkatan yang menonjol pada paslon AMIN dibandingkan survei Oktober 2023 lalu di angka sekitar 15 persen menjadi 20-an persen pada November 2023 . Sebaliknya, elektabilitas Ganjar-Mahfud justru merosot dibandingkan survei sebelumnya di angka 35 persen menjadi 28 persenan pada November 2023. 

Sebelumnya survei Polmatrix Indonesia menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran berpotensi menang satu putaran dengan elektabilitas mencapai 48,4 persen, Ganjar-Mahfud 26,6 persen, dan Anies-Muhaimin 17,3 persen. Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan bahwa dalam simulasi tiga pasangan, elektabilitas Prabowo-Gibran unggul dengan persentase 39,7 persen, Ganjar-Mahfud 30 persen, dan Anies-Muhaimin 24,4 persen. 

Hasil survei Indo Barometer juga menyebut Prabowo-Gibran berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran dengan elektabilitas mencapai 34,2 persen, disusul elektabilitas Ganjar-Mahfud 26,2 persen, dan Anies-Muhaimin 18,3 persen.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menyatakan hasil beberapa survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar-Mahfud  lebih rendah daripada pasangan Prabowo-Gibran menjadi bahan evaluasi.

"Evaluasi selalu dilakukan. Akan tetapi, kami juga melakukan yang namanya internal survei," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11/2023) pekan lalu.

Arsjad juga mengatakan, bahwa internal survei tersebut tidak dipublikasikan, tetapi survei tersebut dijadikan pembanding survei-survei eksternal. Menurut Arsjad, TPN Ganjar-Mahfud perlu mengetahui metode serta pertanyaan di dalam setiap survei eksternal yang menunjukkan elektabilitas Ganjar-Mahfud lebih rendah daripada pasangan Prabowo-Gibran.

Dengan demikian, hasil survei tersebut juga dapat dijadikan arahan untuk perbaiki elektabilitas pasangan calon presiden/wakil presiden nomor 3 itu. "Kami harus bertanya juga bagaimana metode dari survei itu? Apa pertanyaannya?" katanya.

Pada awal bulan ini, capres Ganjar Pranowo bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pengurusnya berziarah ke makam Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Salah satu alasan ziarah itu, kata Ganjar, juga demi mengingatkan PDIP untuk bisa bersatu dan akan melawan setiap upaya pemecahbelahan.

"Artinya apa? Kami mesti meneguhkan, sebagai partai kami mesti bersatu dan kuat, nggak bisa dipecah oleh siapapun, dan barang siapa memecah partai ini anda berlawanan dengan banteng. Banteng ketaton itu tidak pernah cengeng, dia akan keras," ujar Ganjar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan keterangan tertulisnya yang menyebut adanya ketua umum partai politik yang ditekan oleh kekuasaan. Tertekannya ketua umum tersebut terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.

Hasto menegaskan, maksud pernyataannya itu dalam rangka menjaga demokrasi yang diamanatkan kepada partai politik. Ia berharap, kedaulatan partai politik jangan diintervensi oleh kekuasaan yang justru mencoreng semangat reformasi.

"Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi," ujar Hasto.

"Jangan kita berbicara tidak melakukan intervensi, tetapi dalam praktek misalnya penuh dengan berbagai upaya. Sehingga ini yang kami lakukan, karena reformasi," sambungnya menegaskan.

Ia sendiri mengaku sudah mengkonfirmasi ihwal tekanan kekuasaan tersebut kepada sejumlah ketua umum partai politik. Meski tak menyebutkan siapa saja, Hasto kembali mengingatkan bahwa kekuasaan tak boleh mencampuri kedaulatan partai politik.

"Ketika kami membaca cerita-cerita dari majalah nasional yang mengungkapkan hal itu, membaca dari media, dan juga kami bertemu secara off the record dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani, karena tujuan-tujuan kekuasaan ini yang diingatkan oleh kami," ujar Hasto.