Ganjar Kritik Penegakan Hukum Era Jokowi, Nusron: Itu Tanggung Jawab Mahfud
Nusron meminta Ganjar bertanya ke Mahfud MD.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait pernyataan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyebut penegakan hukum era Presiden Jokowi buruk. Menurut TKN, Ganjar seharusnya menanyakan persoalan itu kepada cawapres-nya sendiri, yakni Mahfud MD.
"Menko Polhukam yang paling bertanggung jawab (soal) penegakan hukum. Kan Pak Mahfud MD," kata Sekretaris TKN, Nusron Wahid kepada wartawan di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
"Jadi sebaiknya Mas Ganjar tolong menanyakan itu kepada Pak Mahfud MD," kata Nusron menambahkan.
Politikus Golkar itu menganggap bahwa Mahfud lebih bertanggung jawab soal penegakan hukum, meski pemimpin tertinggi pemerintahan adalah Presiden Jokowi. "Ya tanya Pak Mahfud," ucapnya menegaskan kembali.
Nusron pun enggan menilai penegakan hukum era Jokowi seperti yang dilakukan Ganjar. Menurutnya, TKN tak punya wewenang untuk memberikan skor atas isu tersebut.
Keberadaan Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung Presiden Joko Widodo dianggap tak berpengaruh. "Ya memang ada anak presiden terus kenapa? Tidak perlu kita tanggapi, suruh tanya Pak Mahfud. Kalau menilai pemerintahan tentang penegakan hukum ya sebaiknya tabayyun dan tanya sama Pak Mahfud," kata Nusron.
Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum menurun di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena itu, dia memberikan nilai lima kepada Pemerintahan Jokowi dalam penegakan hukum.
Menurut Ganjar, salah satu faktor yang membuat penegakan hukum di Indonesia memburuk adalah banyaknya rekayasa dan intervensi hukum yang dilakukan para pemangku kebijakan.
"Rekayasa dan diintervensi yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ujarnya ketika menjadi pembicara dalam acara IKA Universitas Negeri Makassar (UNM) di Kota Makassar, Sabtu (18/11/2023).
Ganjar mengakui bahwa sebelumnya sempat memberikan nilai tinggi terhadap penegakan hukum era Jokowi. Menurutnya, penilaian tinggi itu muncul karena belum terjadi kasus-kasus yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, dengan kasus ini jeblok, poinnya lima (dari 1-10)," ucap Ganjar tanpa mengungkap secara gamblang kasus apa yang dimaksud.