DK PBB Berhasil Adopsi Resolusi Jeda Kemanusiaan di Gaza, Akankah Dipatuhi Israel?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan mendesak di seluruh Jalur Gaza, untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. Resolusi tersebut diperkenalkan oleh Malta pada Rabu (15/11/2023).

'Resolusi ini juga menyerukan koridor di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk melindungi warga sipil, khususnya anak-anak," kata Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier kepada Dewan Keamanan PBB, dilansir Aljazirah, Rabu (15/11/2023).

Resolusi itu juga meminta pembebasan tanpa syarat terhadap tawanan yang ditahan di Gaza. Keputusan ini diadopsi dengan 12 suara mendukung, nol menentang dan tiga abstain yaitu Rusia, Amerika Serikat dan Inggris.

“Ini adalah hukum internasional yang mengikat, namun kita tahu bahwa ada banyak resolusi Dewan Keamanan yang mengikat hukum internasional namun tidak dipatuhi oleh Israel.  Namun saya pikir hal ini akan menambah tekanan terhadap Israel, terutama karena AS membiarkan resolusi ini dilaksanakan, Mereka bisa saja menggunakan hak vetonya,” kata editor diplomatik Aljazirah, James Bays.

Bays mengatakan, dari empat resolusi sebelumnya yang tidak berhasil, mungkin yang paling dekat untuk disetujui adalah resolusi pada 18 Oktober. Saat itu semua negara memilih atau abstain, dan satu-satunya negara yang memberikan suara menentang adalah Amerika Serikat, yang menggunakan hak vetonya.

“Kita punya waktu 29 hari sejak tanggal tersebut (18 Oktober), dan kita tahu bahwa semua angka kematian tidak dihitung dengan benar, namun pada saat itu terdapat 7.600 kematian dan 3.653 di antaranya adalah anak-anak. Apa yang diminta saat itu adalah resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan,” ujar Bays.

Resolusi tersebut tidak menyebutkan gencatan senjata. Resolusi juga tidak mengacu pada serangan mengejutkan kelompok perjuangan Palestina Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan tidak mencantumkan serangan balasan yang membabi buta oleh Israel di Gaza.

Resolusi tersebut mencantumkan bahan bakar sebagai salah satu barang yang harus diizinkan untuk disalurkan tanpa hambatan. Hal ini mengharuskan sekretaris jenderal PBB untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaannya pada pertemuan Dewan Keamanan berikutnya mengenai Timur Tengah.

Israel sebut resolusi tidak ada artinya...

Gilad Erdan, duta besar Israel untuk PBB, dengan cepat menanggapi bahwa resolusi tersebut tidak ada artinya. Dia menyebutnya, resolusi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional di Gaza. Namun klaim itu telah ditolak oleh beberapa ahli.

“Sangat disayangkan dewan masih belum bisa mengutuk atau bahkan menyebutkan pembantaian yang dilakukan Hamas pada (7 Oktober), dan menyebabkan perang di Gaza. Ini memalukan,” ujar Erdan.

Berbicara menjelang pemungutan suara mengenai rancangan resolusi itu, duta besar Malta untuk PBB mengatakan, resolusi tersebut bertujuan untuk memastikan kelonggaran dari mimpi buruk yang terjadi saat ini di Gaza dan memberikan harapan kepada keluarga semua korban.  Amandemen pada menit-menit terakhir yang diperkenalkan oleh Rusia yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan secara jangka panjang dan berkelanjutan, yang mengarah pada penghentian permusuhan.  Amandemen tersebut gagal mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dan hanya lima dari 15 anggota dewan yang memberikan suara mendukung.  Sementara Amerika memberikan suara menentangnya.

Selama periode dua minggu bulan lalu, empat resolusi sebelumnya gagal dicapai di Dewan Keamanan. Dua kali ketika Rusia gagal mendapatkan suara minimum yang dibutuhkan, satu kali ketika Amerika memveto resolusi yang dirancang oleh Brasil, dan satu lagi gagal ketika Rusia dan Cina memveto resolusi yang diajukan oleh Amerika.

AS, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris memegang hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Resolusi awal yang dirancang oleh Brasil yang menyerukan jeda kemanusiaan diveto oleh AS karena gagal menyebutkan hak Israel untuk membela diri. Resolusi berikutnya yang dirancang AS menyatakan hak Israel untuk membela diri, tetapi tidak menyerukan jeda kemanusiaan. Resolusi ini diveto oleh Rusia dan Cina. Dua rancangan resolusi Rusia berikutnya tidak diveto tetapi tidak mencapai sembilan suara yang diperlukan untuk disetujui oleh dewan.