KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Anggapan Presiden Jokowi tidak netral muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat usia 40 tahun sehingga putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bisa mencalonkan diri sebagai cawapres.

Gibran yang berusia 36 tahun bisa maju mendampingi capres Prabowo Subianto, lantaran statusnya sebagai kepala daerah. Moeldoko mengaku, saat berbicara dengan Jokowi dalam beberapa kali kesempatan. Dia pun memastikan sikap netralitas Jokowi tersebut tidak bisa ditawar.

"Sepanjang yang saya tahu beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa 'Pak saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini, (presiden bilang) ya sama kita netral'. Presiden selalu mengatakan begitu, posisinya seperti itu," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Karena itu, Moleodko meminta masyarakat agar tak beranggapan salah lagi dan mengartikan pemerintah ataupun presiden tidak bersikap netral dalam pemilu. "Jadi tolong ini dipahami secara utuh karena kalau enggak, nanti selalu mengartikan bahwa pemerintah atau presiden tidak netral," kata eks panglima TNI tersebut.

Kendati demikian, Moeldoko menyerahkan kepada masyarakat terkait sikap Presiden Jokowi di pilpres 2024. Pasalnya, Jokowi sendiri dalam beberapa kali kesempatan sering melemparkan kode-kode kepada salah satu bakal calon presiden.

"Emmm tanya beliau. Karena beliau suka begitu, gitu. Dulu waktu di pertemuan Projo di Magelang kan juga gitu. Itu ya simbol-simbol itu selalu dimunculkan. Waktu di Magelang kan dulu begitu. Jadi ya… yaa kadang-kadang tergantung yang mengartikan," kata Moeldoko.

Saat ditanya soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstutusi (MKMK) terkait kode etik dan perilaku hakim konstitusi, Moeldoko pun enggan menjawabnya. Dia menegaskan, hal itu bukan menjadi domain pemerintah.

"Tentang hasil MKMK sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengomentari itu karena itu area yang berbeda bukan domainnya pemerintah," ujar Moeldoko.

Pemerintah berjalan efektif...

Moeldoko menjelaskan, jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak menggunakan sarana negara untuk kepentingan politik praktis. Hal itu juga sudah diatur secara jelas dalam undang-undang.

"Walaupun beliau-beliau ada di kementerian, tetapi dari sisi politik praktisnya kita semuanya berharap tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya, lembaganya untuk kepentingan politik praktis itu karena itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan sarana prasarana," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha.

Selain itu, Moeldoko juga memastikan pemerintahan tetap akan berjalan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia memastikan, pelayanan tidak terganggu di tengah tahun politik saat ini.

"Di jajaran kabinet ya memang kita lihat kabinet kita adalah kabinet yang warna-warni, tetapi kita pastikan yang pertama yang ingin kita pastikan adalah pemerintahan ini harus tetap berjalan secara efektif, tidak boleh kurang di dalam memberikan pelayanan kepada publik," ujarnya.

Begitu juga, kata Moeldoko, TNI dan Polri yang tidak boleh menggunakan sarana negara untuk kepentingan politik praktis. Apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis.

"TNI-Polri juga sama. Nggak boleh menggunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Itu sudah ada aturannya, apalagi mempengaruhi bawahannya untuk berpolitik praktis. Itu sungguh tidak boleh. Jelas aturannya sudah ada,"ucap mantan KSAD itu.