Cerita Awal Mula 'Konflik' Jokowi dan Megawati Versi Adian Napitupulu

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Dessy Suciati Saputri

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan awal masalah antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Permasalahan tersebut bermula dari penolakan PDIP terhadap permintaan Jokowi untuk memperpanjang jabatan.

"Ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui," ujar Adian lewat keterangannya, Rabu (25/10/2023).

PDIP menolak perpanjangan masa jabatan presiden, karena hal tersebut melanggar konstitusi. Sebab dalam  Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berbunyi, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

"Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini, menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita," ujar Adian.

"Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja," sambungnya.

Namun, cerita Adian dibantah oleh Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani. Menurut Puan, Presiden Jokowi tidak pernah meminta kepada Megawati terkait tiga periode masa jabatan presiden.

"Nggak, nggak pernah setahu saya. Nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode," ujar Puan di  Kantor Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Namun, ia menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah maksimal selama dua periode. Konstitusi tidaklah mengatur tiga periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun.

"Kalau kemudian ada perpanjangan itu mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa? Waktu itu kan tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan tiga periode," ujar Puan.

Presiden Jokowi mengaku hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih baik setelah putranya Gibran Rakabuming Raka yang juga Wali Kota Solo maju sebagai calon wakil presiden 2024 mendampingi Prabowo Subianto. "Baik-baik saja," kata Jokowi seusai menghadiri Investor Daily Summit di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Jokowi pun menyerahkan kepada masyarakat soal penilaian dinasti politik keluarganya. "Ya itu kan masyarakat yang menilai," kata dia.

Menurut dia, rakyatlah yang menentukan pemimpinnya baik dalam pemilihan pilkada maupun pilpres. Pemilihan pemimpin, kata dia, tidak dilakukan oleh elite partai. Hal itu disebutnya sebagai bentuk demokrasi di Indonesia.

"Dalam pemilihan vote baik itu di pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan presiden itu semuanya yang memilih itu rakyat yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan itu bukan elite bukan partai. Itulah demokrasi," kata Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun menyebut hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri masih baik-baik saja setelah putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres. Bahkan Pramono menyebut hubungan keduanya tetap cerah ceria. 

"Ya pokoknya hubungannya baik-baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar itu udah nggak bener lah," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/10/2023) 

Saat ditanya terkait status Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka apakah masih bergabung dengan PDIP, Pramono enggan menjawabnya. "Ah itu urusan partai, saya Sekretaris Kabinet, urusannya di sini," kata dia. 

Dalam pidatonya di acara peresmian dan penandatanganan prasasti Soekarno yang ditayangkan secara daring, Senin (16/10/2023) pekan lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menceritakan Soekarno yang sejak berusia 16 tahun sudah memiliki komitmen dalam berpolitik. Hal tersebutlah yang juga diingatkannya kepada kader partainya untuk tak melirik partai politik lain.

"Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah dengan demikian kita benar-benar menjadi pejuang partai," ujar Megawati 

"Jadi bayangkan umur 16 beliau (Soekarno) itu sudah keluar masuk penjara di Banceuy, Sukamiskin, dan juga untuk Indonesia merdeka beliau tidak pernah surut semangat juangnya," sambungnya.

Ia pun menceritakan Soekarno yang sejak muda sudah diburu oleh penjajah dan keluar-masuk penjara. Namun, hal tersebutlah yang menjadi semangat Soekarno dan menjadi cikal bakal perjuangan partai berlambang kepala banteng itu.

"Semangat juang inilah yang seharusnya menjadi kultur budaya partai. Jangan asal pakai merah hitam begitu, lalu sudah bilang saya PDI Perjuangan, itu ndak ada artinya, karena yang mau masuk kan kalian toh, bukan ibu suruh loh," ujar Megawati.

Pun sebelumnya, dalam rapat kerja nasional (Rakernas) IV PDIP, Megawati mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk patuh terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Seluruh kader harus mengikuti semua mekanisme yang sudah diatur, termasuk ihwal pemilihan ketua umum.

"Nggak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa menjadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau milih? Kalau tiba-tiba orang luar yang dipilih dan itu melanggar AD/ART," ujar Megawati dalam penutupan Rakernas IV PDIP, Ahad (1/10/2023).

Di samping itu, Megawati pun menyinggung Jokowi dan dirinya yang merupakan petugas partai. Sebab, hal tersebut diatur dalam AD/ART PDIP, meskipun keduanya adalah presiden Republik Indonesia.

Ia sendiri mengaku heran atas sikap pihak-pihak yang mempersoalkan label petugas partai tersebut. Bahkan, ada pihak-pihak yang menyebutnya sombong dengan pelabelan tersebut.

"Itu adalah AD/ART di partai kita. Saya pun petugas partai, saya ditugasi oleh Kongres partai, dipilih oleh kalian untuk bertanggung jawab sebagai ketua umum," ujar Megawati.