Sustainable Finance Wujudkan Ekosistem Haji Indonesia yang Lebih Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya menghadirkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di sektor haji tengah digaungkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan, dunia perhajian saat ini bukan sekadar elemen proses rangkaian ibadah semata.

Ada banyak elemen pendukung dalam dunia perhajian, salah satunya keberlangsungan perekonomian dan pembiayaan pelayanan jamaah haji. Semua prosesi haji selama ini telah dipasok (supply) oleh banyak negara, khususnya pada sektor konsumsi untuk jamaah haji Indonesia.

Informasi tersebut disampaikan Hilman Latief dalam kegiatan Pengembangan Haji Umrah dan Ziswaf sebagai Potensi Bisnis yang Berkelanjutan Perbankan Syariah di Jakarta. Tampak hadir Internal Trainer Banking and Finance Development Center Ajar S. Broto dan 32 perwakilan cabang Bank Penerima Setoran (BPS) di seluruh Indonesia.

"Sustainable finance dan keberlangsungan ekonomi ini perlu kita pertimbangkan secara transparan dan terbuka. Sekitar 65-70 triliun kita keluarkan per tahun untuk penyelenggaraan haji dan umrah jemaah kita. Bagaimana dampaknya untuk Indonesia? Bagaimana sudut ekosistem transaksi dan perekonomiannya?," kata Hilman Latief dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (19/10/2023).

Pada tahun 2023, ia menjelaskan dari sektor konsumsi Indonesia belum bisa memenuhi permintaan bahan makanan untuk jamaah, termasuk 25.000.000 porsi makanan yang disediakan untuk Jemaah Haji.

Hal ini terjadi bukan karena negara yang tidak ingin memberdayakan UMKM dan supplier, tetapi persediaan stok yang masih belum memenuhi angka 30 persen dari total kebutuhan.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah ini lantas memaparkan, haji bukan sebatas ibadah spiritual semata. Tetapi di saat yang bersamaan juga ada manfaat yang dihadirkan untuk sekitar, baik dari sisi sosial, ukhuwah Islamiyah, maupun perekonomian jual beli.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Ini sektor yang selalu luput dan terabaikan dari kita. Potensi kita besar, tapi ternyata suplai kita belum memenuhi standar total dalam proses eksekusinya,” ucap dia.

Tidak hanya itu, Hilman juga menyebutkan Rp 4 triliun yang dikeluarkan untuk layanan konsumsi jamaah. Dengan rincian total bahan yang dibutuhkan seperti beras 1.822 ton, daging 521, ikan 791 ton, ayam 710 ton, serta telur 202 ton.

Semua bahan tersebut masih diimpor dari negara luar, seperti dari Thailand, Vietnam, Brazil, India, Afrika, dan Amerika Latin. Lantas ia mempertanyakan apa yang didapat oleh Indonesia dari sektor ekonomi ini, apakah akan tetap diam saja.

Ia menambahkan bahwa haji tidak sesimpel itu. Walaupun dilihat mudah secara kasat mata, ternyata banyak hal kompleks yang perlu dibahas secara intens. Hal ini bukan sebatas kerja sama dengan stakeholder terkait semata.

"Kita sedang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian demi memajukan suplai ekspor bahan makanan ke Arab Saudi. Sektor perekonomian yang melibatkan hukum haji, proses DAM misalnya. Ini masih menjadi tantangan buat kita," kata Hilman.

Ia lantas menyontohkan soal proses transaksi dan supplier 221.000 domba/kambing dari Afrika yang perlu dilakukan standarisasi. Di sisi lain, jamaah menyaksikan proses pemotongan DAM dan perlu diketahui siapa yang menjaga akuntabilitasnya maupun pengelolaan setelahnya.

"Kita sedang mendiskusikan hal itu. Hal yang luput dari penjagaan kita tahun ini, insya Allah akan kita upgrade semuanya di tahun depan,” lanjut dia.

Haji dan segala elemennya disebut akan menjadi fokus utama bagi berbagai stakeholder. Hilman juga meminta kepada pihak terkait, termasuk Bank Penerima Setoran (BPS), untuk lebih memperhatikan karakteristik jamaah. Hal ini khususnya bagi BPS yang berlokasi di masing-masing daerah, karena proses persiapan sedang berlangsung.

Tahun ini, ia juga menyebut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan lebih intens dalam membuat kebijakan terbaru, khususnya dalam sektor perekonomian dan pengawasannya.