Analis Prediksi Demokrat akan Dapat Jatah Menteri dari Jokowi

"Semakin lengkap. Koalisi Prabowo ketua umum partainya menteri semua,” kata Hensat.

Republika/Prayogi
Kader Partai Demokrat saat menghadiri Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (21/9/2023). Dalam Rapimnas tersebut Partai Demokrat resmi mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A, Dessy Suciati Saputri, Antara

Baca Juga

Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyoroti desas-desus bahwa Partai Demokrat akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Pemerintahan Jokowi. Menurut Hendri, kemungkinan partai Demokrat bergabung dalam kabinet Jokowi cukup beralasan. 

"Koalisi pendukung Prabowo itu kan ketum partainya menteri semua. Kalau ada reshuffle (perombakan kabinet), kelihatannya Demokrat akan mendapatkan jatah menteri. Ini hal yang wajar,” kata Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat itu lewat keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (4/10/2023). 

Dia menjelaskan, kini di koalisi besar Prabowo Subianto, semua ketum parpol parlemen juga menduduki kursi menteri, kecuali Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Jika Demokrat masuk kabinet, kemungkinan AHY yang dapat jabatan menteri. 

"Tinggal mas AHY saja. Jadi kalau masuk, sudah semakin lengkap. Koalisi Prabowo ketua umum partainya menteri semua,” kata Hensat. 

Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, perombakan kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi tidak tepat dilakukan sekarang. Sebab, Pemilu 2024 sudah dekat dan Presiden Jokowi sedang fokus menuntaskan target dan berbagai program strategis hingga akhir masa jabatannya. 

"Itu reshuffle (perombakan kabinet) dalam situasi sekarang tentu saja kurang kondusif, kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan atau presiden juga punya opsi menugaskan menteri-menteri lain untuk bertindak sebagai menteri ad interim," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). 

 

Sebelumnya, Senin (3/10/2023), Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Demokrat menyebut pertemuan antara Presiden Ke-6 dan Ke-7 RI itu membahas politik kebangsaan dan politik kenegaraan.

Presiden Jokowi membenarkan pertemuannya dengan SBY di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/10/2023) sore. Menurut Jokowi, dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu membahas mengenai banyak hal, terutama Pilpres 2024.

“Hari Senin ya? Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai 2024,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Namun saat ditanya lebih rinci mengenai pembicaraan dalam pertemuan tersebut, Jokowi enggan mengungkapnya.

“Yang dibicarakan apa? Rahasia,” kata dia.

Begitu juga saat ditanya apakah ada pembahasan soal Demokrat akan masuk kabinet, Jokowi juga enggan menyampaikannya. “Rahasia,” ujarnya.

Beda jalur karier anak SBY dan Jokowi - (Republika/berbagai sumber)

 

Partai Demokrat angkat bicara soal kabar mendapat tawaran masuk kabinet. Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, reshuffle jadi hak prorogatif presiden.

"Reshuffle hak prerogatif presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya, termasuk mempertahankan maupun mengganti para menterinya," kata Herzaky kepada Republika, Rabu (4/10).

Ia berpendapat, Presiden Jokowi tentu menginginkan orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini. Sehingga, mereka bisa membantu Presiden Jokowi dalam rangka menuntaskan amanah sebagai Presiden RI pada tahun terakhir.

"Tak paslah kalau kami membahas ini, bukan ranah kami," ujar Herzaky.

Terkait pertemuan Jokowi dan SBY, ia menilai, itu pertemuan antardua tokoh bangsa dan pemimpin di eranya masing-masing. Mengingat sudah cukup lama mereka tidak berbicara berdua saja, tentu banyak yang didiskusikan.

Mulai dari isu-isu terkini sampai saling konfirmasi mengenai berbagai hal. Selain itu, Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 itu disebut saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan sesama tokoh bangsa.

Dalam pertemuan itu, keduanya bersepakat menyukseskan Pemilu 2024 sesuai dengan perannya masing-masing. Artinya, keduanya akan berperan menjaga agar Pemilu 2024 benar-benar bisa berjalan dengan jujur, adil dan aman. 

"Bapak Joko Widodo sebagai presiden yang saat ini sedang bertugas dan Bapak SBY sebagai presiden yang pernah memimpin negeri ini," kata Herzaky.

Kemudian, ia mengungkapkan, SBY memberi penjelasan mengenai narasi perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik. Antara lain melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan dan presiden sebelumnya.

Sedangkan jika ada yang dirasa kurang optimal diperbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat. Hal ini juga sudah disampaikan Ketua Umum Demokrat, AHY, dalam berbagai kesempatan seperti pidato-pidato politik.

"Silaturahmi saja, antartokoh bangsa. Jangankan diajak silaturahmi dengan Bapak Joko Widodo, diajak silaturahmi dengan Bu Mega pun Pak SBY terbuka, demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Herzaky.

Politisi senior Partai Demokrat, Syarief Hasan juga mengatakan, terlalu dini bagi partainya untuk bicara soal kabinet pada saat ini. "Terlalu dini bicara soal kab (kabinet)," kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Saat ditanya apakah memang ada tawaran kursi menteri kabinet kepada Partai Demokrat dalam pertemuan SBY dengan Jokowi, dia hanya menyampaikan bahwa partainya lebih baik berada di luar kabinet. "PD di luar kab (kabinet) lebih baik," ujarnya singkat.

Karikatur Opini Republika : Musim Tanam Janji - (Republika/Daan Yahya)

 
Berita Terpopuler