PDIP Menunggu Langkah Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Wahyu Suryana, Fauziah Mursid

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengakui, partainya masih menunggu langkah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk memutuskan cawapres pendampingnya dalam Pilpres 2024. Prabowo dan capres dari PDIP, Ganjar Pranowo tak kunjung mengumumkan pendampingnya meski kurang dari sebulan lagi pendaftaran capres-cawapres dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

"Baiknya begitu (menunggu Prabowo). Jadi, tenang saja," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Untuk diketahui, saat ini ada tiga kandidat kuat bakal calon presiden (capres), yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Adapun Anies sudah menggandeng Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya.

Menurut Djarot, PDIP masih melihat dinamika politik yang berjalan. Apalagi, satu bulan ke depan jelang masa pendaftaran capres-cawapres, Djarot merasa belum tentu tiga kandidat kuat capres yang ada sekarang maju semua.

"Anda yakin bahwa tiga poros ini semuanya bisa jalan, daftar di KPU? Tanggal 19-25 Oktober 2023 ya kan (masa pendaftaran capres-cawapres ke KPU), masih ada dinamika-dinamika loh ini ya kan," katanya.

Untuk itu, sambung Djarot, PDIP memilih menunggu dinamika koalisi pendukung bakal capres lainnya. Dia mengklaim partai politik pendukung Ganjar, yaitu PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura yang paling solid di antara koalisi lain. 

"Maka sebaiknya ya kami tunggu saja dan PDI Perjuangan tetap konsisten lebih baik kita melakukan gerakan-gerakan yang real politik, apa itu? Ya seperti acara hari ini, menjawab tantangan-tantangan Indonesia ke depan untuk membangun pertanian kita lebih modern, maju, dan mandiri," tutup Djarot. 

Berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani hari ini malah mengatakan bahwa peluang Ganjar Pranowo berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang mungkin saja terjadi dalam dinamika politik Pilpres 2024. Puan berdalih, pasangan itu bisa terwujud untuk mencapai yang terbaik bagi bangsa dan negara.

"Ya, mungkin-mungkin saja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kami untuk selalu bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Namun, senada dengan Djarot, menurut Puan, PDIP akan melihat dinamika politik selama satu bulan ke depan untuk menakar peluang kemungkinan tersebut.

"Ya, kita lihat lagi bagaimana dinamikanya selama satu bulan ini, apakah kemudian bisa terjadi atau tidak terjadi, kan semua partai punya kalkulasi-nya," ujarnya.

Puan mengatakan bahwa pihaknya juga selalu membuka komunikasi dengan Partai Gerindra maupun partai politik lain, seperti dirinya bertemu dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus di DPR RI.

"Tadi sebelah saya Pak Dasco, sebelahnya lagi Pak Lodewijk. Jadi komunikasi ke semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasco Partai Gerindra. Jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan," paparnya.

Menurut Puan, tidak menutup kemungkinan pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Prabowo Subianto, sebagaimana dirinya yang kerap bertemu dengan Menteri Pertahanan RI itu. "Bisa saja (Megawati bertemu Prabowo). Saya sering ketemu Mas Prabowo," ujar Puan.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa politik memang sangat dinamis dan segala hal masih mungkin. Namun, pihaknya tak memikirkan soal peluang Prabowo Subianto untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo.

"Sehingga kalau pertanyaannya tadi, mungkin nggak mungkin, justru saya belum kepikiran sampai di situ," ujar Dasco di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Prabowo sendiri sudah diusung oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Koalisi tersebut sudah menyusun strategi hingga narasi yang akan disosialisasikan sebelum pemungutan suara Pilpres 2024.

"Amanat rapimnas itu kan dari Partai Gerindra calon presiden, lalu kemudian juga dukungan teman-teman koalisi itu kemudian menggsung Pak Prabowo sebagai capres," ujar Dasco.

Pembahasan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo di Koalisi Indonesia Maju juga masih sangat cair. Apalagi pendaftaran capres-cawapres baru dibuka pada 19 Oktober 2023.

"Kan ini Pak Prabowo ingin juga musyawarah mufakat. Sehingga kan nanti pasti diajak bicara ketum-ketum partai yang ada," ujar Wakil Ketua DPR itu.

Bursa cawapres di Koalisi Indonesia Maju semakin hangat usai Partai Demokrat resmi merapat mendukung capres Prabowo Subianto. Pengamat politik, Arif Susanto menilai, kondisi itu membuat persaingan partai-partai pendukung semakin tinggi.

"Manakala kekuatan politik yang ada di KIM kukuh dengan calon masing-masing dan membuat resistensi kuat, bukan tidak mungkin muncul calon keempat atau calon kelima," kata Arif kepada Republika, Kamis.

Sejauh ini, sudah ada nama-nama besar di bursa cawapres. Seperti Erick Thohir yang didukung PAN, Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Agus Harimurti Yudhoyono yang tentu ditawarkan Partai Demokrat usai merapat.

Belum lagi nama-nama seperti Muhadjir Effendy atau Yusril Ihza Mahendra. Arif berpendapat, kondisi itu membuka peluang bagi nama-nama yang bukan berasal dari salah satu kekuatan politik pendukung Prabowo Subianto.

Misalnya, Yenny Wahid, yang merupakan putri Presiden Gus Dur dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun, dari pertemuan sebelumnya Yenny tampak tidak dimasukkan sebagai calon, tapi lebih memperkuat tim pemenangan.

"Tapi, bukan tidak mungkin, kalau tidak ketemu nama yang bisa diterima semua kekuatan politik yang ada, kira-kira kuda hitam yang berpeluang," ujar Arif.

Di sisi lain, analis dari Exposit Strategic itu tidak terlalu yakin parpol yang ada tidak meletakkan telurnya di keranjang yang lain atau berpolitik dua kaki. Arif merasa, itu sangat mungkin terjadi hari ini.

Misal, PKB yang sudah memiliki saham di masing-masing koalisi, siapapun yang jadi pemenang Pilpres 2024 nanti. Karenanya, ia tidak kaget kalau nanti presiden terpilih akan turut mengakomodasi PKB masuk dalam kabinet.

Hal itu karena PKB sudah berkontribusi ke tiga koalisi. Arif meyakini, partai lain seperti Partai Golkar tergoda melakukan yang sama. Bahkan, walau PAN kursinya sedikit, tapi PAN selalu ada di kabinet sejak 1999.

"Itu patut dibaca mereka tidak akan meletakkan telurnya di satu keranjang," kata Arif.

Adapun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Andriadi Achmad mendorong koalisi pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo segera mendeklarasikan calon wakil presidennya. Hal ini agar ada kepastian pasangan bacapres-bacawapres dari masing-masing koalisi.

"Kepastian koalisi parpol akan lebih memudahkan konsolidasi dan mulai massif bergerak, mengingat masa kampanye Pilpres 2024 sangat singkat hanya sekitar 2-3 bulan," ujar Andriadi dalam keterangannya kepada Republika, Rabu (20/9/2023).

Andriadi mengatakan, hingga saat ini hanya poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar. Sedangkan poros Ganjar dan Prabowo masih tarik ulur terkait nama cawapresnya.

Padahal menurut Direktur Eksekutif Nusantara Institute Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC), semakin cepat bacawapres dideklarasikan, semakin lebih mengokohkan koalisi yang sudah terbentuk. 

"Artinya pascadeklarasi pasangan bacapres - bacawapres, jika ada anggota koalisi yang akan pindah gerbong masih ada waktu. Kalau sudah last minute kan sulit pindah gerbong koalisi jika ada ketidaksepakatan," ujarnya.

Namun demikian, kata dia, usai deklarasi pun, tidak menutup kemungkinan partai masih terbuka untuk berpindah gerbong jika tidak menyepakati pasangan cawapres. Sebab, Golkar selama ini terus menyodorkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto, PAN dengan Erick Thohir kepada Prabowo. Begitu juga PPP menawarkan Sandiaga Uno sebagai bacawapres kepada Ganjar.

"Maka akan terlihat setelah deklarasi bacapres - bacawapres, apakah Golkar, PAN, dan Demokrat legowo dengan bacawapres berpasangan dengan Prabowo. Begitu juga PPP apakah menerima bacawapres yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Kita lihat saja pasca kedua poros tersebut mendeklarasikan pasangan bacapres -bacawapres," ujarnya.