Kala Ganjar Ditanya Mahasiswa UI: Jika Jadi Presiden, Apakah akan Jadi Boneka Megawati?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Alkhaledi Kurnialam

Bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dicecar dengan banyak pertanyaan dari mahasiswa saat mengisi kuliah kebangsaan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Senin (18/9/2023) pagi. Salah satunya adalah soal posisi dirinya jika nantinya terpilih sebagai presiden.

"Jujur saja saya mengagumi bapak merasa kecewa, bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, kalau bapak jadi presiden kedelapan, apakah bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat gubernur hanya mandat? Dan tidak menjadi boneka Megawati?" tanya mahasiswa UI jurusan ilmu politik, Naufal.

Pertanyaan itu sontak membuat acara yang digelar di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro UI itu riuh dengan tepuk tangan. Ditanya seperti itu, Ganjar juga balik bertanya kepada mahasiswa tersebut.

"Kalau Anda Googling, Naufal, di media sebelum saya dicalonkan yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya? Kamu tahu nggak saya digebukin publik?" kata Ganjar memulai penjelasan.

"Saya ikutin sejak 2017 jadi kalau ke belakang kurang," jawab Naufal.

Ganjar kemudian menjelaskan bahwa kejadian dirinya 'digebuki' ini belum lama. "Nggak ini baru kemarin-kemarin, sebelum saya mencalonkan itu kan, Ganjar dicalonkan atau tidak, di partai saya kan tidak hanya Ganjar, ada yang lain, kan rame,"kata Ganjar.

Kemudian ada salah seorang yang hadir meneriakkan nama Puan Maharani. "Puan," teriak orang itu yang kemudian diamini oleh Ganjar.

"Iya, Alumni (UI). Saya digebukin oleh teman sendiri dan itu buat saya biasa saja, belum putus kok. Belum putus seperti itu dinamika seperti itu saya nikmati. Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani," ujarnya.

Menurutnya, rekam jejak dirinya selama mengemban jabatan sebagai gubernur bisa dilihat. Orang bisa mengetahui apakah Ganjar hanya memihak kepada partai atau kepada rakyat melalui 10 tahun dirinya memimpin Jawa Tengah.

"Kita bisa membedakan ketika kita sedang berada di jabatan apa yang kita lakukan. Maka ketika anda riset tentang saya, apakah yang saya lakukan? adakah kemudian saya hanya berpihak kepada partai saya? mungkin nyaris anda tidak akan menemukan," ujar Ganjar.

Ganjar menegaskan, dirinya memang kader partai, tapi kondisi tersebut akan berbeda saat menjabat di jabatan publik. "Saya kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani," kata Ganjar.

Menurutnya, seseorang harus membedakan kondisi saat memegang jabatan publik seperti gubernur atau presiden. Ia kemudian meminta untuk melihat rekam jejaknya sebagai pejabat publik untuk benar-benar menilai apakah ia menjadi petugas partai atau rakyat selama memimpin.

"Kita bisa membedakan ketika kita sedang berada di jabatan apa yang kita lakukan. Maka ketika anda riset tentang saya, apakah yang saya lakukan? adakah kemudian saya hanya berpihak kepada partai saya? mungkin nyaris anda tidak akan menemukan," katanya.

Ganjar pun mempersilakan siapapun melihat rekam jejak dirinya selama menjabat gubernur untuk menilai kemungkinan dirinya disetir partai saat menjadi presiden. "Simpel saja kalau saya bicara itu nanti, next. Saya minta kamu lihat 10 tahun saya, 10 tahun itu artinya saya terpilih dua kali," jelas Ganjar.

Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto mengatakan yang diundang pada kuliah kebangsaan FISIP UI bukan dalam kapasitas mereka sebagai calon presiden. Mereka diundang sebagai tokoh-tokoh yang memiliki pemikiran terhadap masa depan Indonesia.

“Tokoh tersebut kami undang berdasarkan kapasitasnya sebagai anak bangsa yang memiliki spektrum luas terhadap publik, dimana memiliki pemikiran dan pandangan terhadap masa depan Indonesia, bukan sebagai calon presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Alfaraby menjelaskan, stempel petugas partai dari PDIP bisa merugikan Ganjar Pranowo secara elektoral. Sebab secara tak langsung, publik akan menilai Ganjar dikendalikan oleh partainya.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan hasil survei lembaganya yang menyatakan bahwa mayoritas publik tak setuju dengan pemimpin yang diasosiasikan sebagai petugas partai.

"Populasi di Indonesia memang lebih setuju kalau presiden Republik Indonesia ke depan adalah mereka yang lebih independen atau yang lebih mandiri mengambil keputusan, dibanding mereka yang berstatus sebagai petugas partai," ujar Adjie, Jumat (30/6/2023).

Ganjar yang diasosiasikan sebagai petugas partai semakin terlihat ketika ia menjadi salah satu sosok yang menolak kehadiran tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Penolakan tersebut berujung pada gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah gelaran tersebut.

Padahal, Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 sangat dinantikan masyarakat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, perhelatan tersebut dapat menjadi salah satu legasi atau warisan Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya pada 2024.

"Dengan Pak Ganjar yang di-branding sebagai petugas partai, ini kemudian memunculkan persepsi bahwa Pak Ganjar merupakan tokoh yang dikendalikan atau dikontrol oleh ketua umum partainya dalam hal ini Ibu Megawati, dibanding Pak Jokowi," ujar Adjie.

"Jadi asosiasi Ganjar terhadap Ibu Mega itu lebih kuat dibanding asosiasi Ganjar terhadap Pak Jokowi," sambungnya.

Dampak elektoralnya akan semakin terasa ketika pesaingnya, yakni Prabowo justru berbanding terbalik dengan Ganjar yang diasosiasikan sebagai petugas partai. Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju itu merupakan orang nomor satu di Partai Gerindra.

"Jadi alasan-alasan inilah yang kemudian membuat saat ini publik cenderung melihat Pak Prabowo itu lebih kuat asosiasinya dengan Pak Jokowi dibandingkan Pak Ganjar Pranowo. Jadi kekuatan asosiasi ini sangat penting bagi mereka yang ingin mendapatkan endorsement dari Pak Jokowi," ujar Adjie.