Demokrat yang Kerap Kritik Jokowi Gabung Koalisi Prabowo, Agenda Perubahan Wassalam?

Pengamat menilai Demokrat tak bisa lagi terus menerus gaungkan agenda perubahan.

Dok. Republika
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan sikap dukungannya kepada Menteri Pertahanan (Menhan) itu, Ahad (17/9/2023).
Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Fauziah Mursid, Antara

Baca Juga

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) paa Ahad (17/9/2023) sore melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa barat. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju.

SBY ditemani oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan tersebut, Demokrat yang dipimpin SBY, menyampaikan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang memutuskan untuk mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Pada kesempatan itu, Ketum AHY juga menitipkan agenda perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat, yang sudah baik dilanjutkan, yang belum baik diperbaiki," ujar Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya lewat keterangannya, Ahad (17/9/2023) malam.

Pengamat politik, Adi Prayitno menilai, keputusan Demokrat melabuhkan dukungannya kepada Prabowo membuat agenda perubahan Partai Demokrat selesai. "Saya kira agenda perubahan yang selalu digaungkan Demokrat wassalam," kata Adi kepada Republika, Senin (18/9/2023).

Ia menilai, sudah tidak mungkin lagi Partai Demokrat terus-menerus menggaungkan agenda-agenda perubahan. Apalagi, Adi menekankan, terus bersikap galak terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti sebelumnya. 

Adi mengingatkan, masyarakat sudah memahami, bahwa Prabowo Subianto merupakan sosok yang selalu mengidentifikasi dirinya paling dekat dengan Jokowi. Terutama, untuk mendapatkan faedah elektoral.

Maka itu, ia merasa, akan menjadi agak lucu dan agak aneh jika Partai Demokrat yang sudah bagian jadi koalisi Prabowo yang pro-Jokowi terus menerus mengkritik Jokowi. Bahkan, sikap itu akan jadi kontraproduktif.

Dalam konteks itu, ia meyakini, Partai Demokrat ke depan akan bersikap lebih tenang terhadap Presiden Jokowi. Partai Demokrat tidak akan lagi menyerang Presiden Jokowi dan tidak akan lagi khutbah tentang perubahan.

Sebab, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia mengingatkan, apapun judulnya Demokrat harus tegak lurus dengan keputusan politik koalisi Prabowo. Yang mana, menyatakan menjadi bagian dari Presiden Joko Widodo.

"Harus sami'na wa atho'na. Oleh karena itu, jargon perubahan dari Demokrat wasallam, selesai," ujar Adi.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (IndoStrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Demokrat perlu menjelaskan kembali visi perubahannya setelah memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Menurut Umam, tagline perubahan dan perbaikan yang diusung Partai Demokrat menemui tantangan, karena Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung visi keberlanjutan dari program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 

"Tantangan (Partai) Demokrat adalah bagaimana meletakkan konsep dan tagline perubahan untuk perbaikan yang mereka usung agar bisa melebur dengan semangat keberlanjutan yang diusung Koalisi Indonesia Maju," kata Umam dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan apabila Partai Demokrat dapat menempatkan visi perubahan itu sebagai manifestasi konsep perubahan dan keberlanjutan (change and continuity), maka partai dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tidak akan menemui masalah untuk melebur dengan Koalisi Indonesia Maju.

 

 

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, menjadi sebuah kehormatan dengan bertambahnya kekuatan Koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat disebutnya resmi bergabung dalam koalisi pengusung Prabowo Subianto.

"Apa yang telah terjadi hari ini adalah sesuatu yang membuat kita bangga, sesuatu yang membuat kita kuat, sesuatu yang membuat kita bertambah semangat untuk berjuang," kata Dasco, Ahad.

Namun sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, ia mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap rendah hati. Serta, tetap bekerja keras dan mendekatkan diri kepada rakyat untuk terus menjaga suhu politik damai dan kondusif.

"Mari kita menghormati satu sama lain dalam kontestasi ini. Mari kita lakukan politik dengan riang gembira dan Mari kita sama-sama membangun bangsa untuk Indonesia maju," ujar Dasco.

"Kepada kader Gerindra seluruh Indonesia, mari kita jemput kemenangan yang sebentar lagi datang. Tuntaskan perjuangan kita, yaitu 2024 Prabowo presiden, Indonesia menang," sambungnya.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun ikut menyambut baik keputusan Partai Demokrat yang resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY di kediaman Prabowo.

"Alhamdulillah hari ini Partai Demokrat secara resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Insya Allah bersama-sama kita menangkan Pilpres 2024 mendatang, membawa Indonesia lebih maju, adil, berkah dan makmur," ujar Airlangga lewat keterangannya yang diunggah di media sosial pribadinya yang sudah terkonfirmasi, Ahad (17/9/2023).

Karikatur Opini Republika : Musim Tanam Janji - (Republika/Daan Yahya)

Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris menilai, bergabungnya Partai Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju merupakan hal yang tidak mengejutkan sama sekali.

"Bergabungnya Partai Demokrat ke koalisi (pendukung) Prabowo adalah hal yang tidak mengejutkan sama sekali. Sebab, dalam dua pilpres sebelumnya (2014 dan 2019), Partai Demokrat juga selalu mendukung Prabowo," kata Charles dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut Charles, bergabungnya Partai Demokrat dengan koalisi pendukung Prabowo membuat koalisi tersebut menjadi gemuk. Hal itu mengingatkannya pada koalisi pendukung Prabowo pada Pilpres 2014 silam.

"Di mana saat itu, Prabowo didukung koalisi besar atau gemuk dan Jokowi didukung koalisi kecil atau kurus; dan pada akhirnya sejarah mencatat yang kurus yang didukung rakyatlah yang menang," katanya.

Dia juga mengakui bahwa rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Menurut Charles, PDI Perjuangan selalu dekat dan menyatu dengan rakyat, sehingga dia mengaku partainya tidak khawatir dengan dinamika politik yang terjadi.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," imbuhnya.

Charles juga merasa yakin bahwa rakyat akan memilih bakal calon presiden (capres) usungan PDI Perjuangan, yakni Ganjar Pranowo. Menurut dia, Ganjar memiliki pengalaman kepemimpinan yang telah teruji selama menjadi kepala daerah di Jawa Tengah.

"Sebagaimana rakyat juga dulu pada (Pilpres) 2014 memilih Jokowi dengan alasan serupa," katanya.

Selama mengusung calon pemimpin yang berasal dari rakyat, lanjut Charles, PDI Perjuangan tidak gentar dengan "keroyokan" gabungan kekuatan partai politik besar.

Dia mengatakan PDI Perjuangan adalah partai yang sudah terbiasa "dikeroyok"; bukan hanya saat Pilpres 2014, tetapi juga pada pemilu-pemilu sebelumnya di era transisi demokrasi maupun di era Orde Baru.

"Bahkan, banyak yang menilai, sejarah PDI Perjuangan adalah sejarah dikeroyok oleh kekuatan politik besar; tapi apa yang membuat PDI Perjuangan tetap bertahan separuh abad lebih adalah dukungan dari rakyat itu sendiri," kata Charles.

Adapun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menyambut baik bergabungnya Partai Demokrat dalam pengusungan Prabowo. Menurutnya, hal tersebut akan mengokohkan barisan dalam Koalisi Indonesia Maju.

"Selamat kepada koalisi KIM (Koalisi Indonesia Maju), sehingga semakin mengokohkan barisan tambahan. Kita semakin mempercepat kristalisasi peta politik yang ada," ujar Muhaimin lewat pesan suara kepada wartawan, Senin (18/9/2023).

"Ya tentu menyambut dan menghormati pilihan Demokrat sebagai pilihan untuk kepentingan yang sudah mereka hitung sendiri," sambung bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Rasyid Baswedan itu.

 

 
Tujuh fakta deklarasi Anies-Muhaimin - (Republika/berbagai sumber)

 
Berita Terpopuler