Bertemu Presiden Macron, Jokowi Apresiasi Investasi Prancis di IKN
Jokowi berharap Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi investasi Prancis untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada Sabtu (9/9/2023).
“(Terkait) investasi di sektor strategis, saya menghargai Dubes Prancis untuk Indonesia telah bawa calon investor Prancis ke IKN dan menghasilkan 4 LoI (Letter of Intent) untuk dukung pembangunan IKN,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana, Ahad (10/9/2023).
Jokowi berharap, kesepakatan antarkedua negara tersebut dapat segera terwujud dalam waktu dekat.
“Saya harap kesepakatan ini dapat segera direalisasikan,” kata dia.
Dalam hal transisi energi, Jokowi berharap agar Prancis dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Terkait transisi energi, saya harap Prancis juga dapat merealisasikan komitmen untuk proyek transisi energi, termasuk melalui skema JETP,” ungkapnya.
Selain membahas investasi, Jokowi juga meminta dukungan kepada Prancis terhadap proses keanggotaan Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Jokowi mengatakan, hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.
“Kami telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan keanggotaan OECD,” kata dia.
Jokowi pun meminta kepada Presiden Macron agar dapat berbagi pengalaman mengenai cara kerja hingga optimalisasi manfaat sebagai anggota OECD.
“Untuk itu, mohon dukungan Prancis terhadap keanggotaan Indonesia termasuk berbagi pengalaman terkait cara kerja dan optimalisasi manfaat keanggotaan di OECD,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menyampaikan apresiasi kepada Prancis yang telah memperlihatkan fleksibilitas posisi atas tindak pelecehan simbol agama dan kitab suci dalam konsep deklarasi G20.
“Ini isu yang sangat penting bagi Indonesia, tindak pelecehan tersebut sangat melukai hati umat muslim dan tidak dapat dibenarkan,” kata Presiden.