Penanganan Peningkatan Suhu Bumi, Jokowi: Sebatas Retorika
Negara-negara berkembang butuh teknologi dan investasi guna menurunkan emisi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, percepatan transisi ekonomi rendah karbon menjadi salah satu upaya untuk mengatasi peningkatan suhu bumi. Namun Jokowi menilai, hingga saat ini pelaksanaan penurunan emisi masih sangat terbatas dan lebih banyak retorika.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).
"Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas, baik itu pendanaan perubahan iklim senilai 100 miliar dolar AS per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss and damage," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Istana.
Jokowi menyampaikan, suhu bumi diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Karena itu, ia mengajak seluruh negara untuk mengatasinya.
"Bumi kita tengah sakit, pada Juli lalu, suhu dunia mencapai titik tertinggi dan diprediksi akan terus naik dalam lima tahun ke depan, ini akan sulit ditahan, kecuali dunia mengadangnya secara masif dan radikal," ucap Jokowi.
Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.
"Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi, tapi kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan bahwa pendanaan dalam percepatan penurunan emisi juga dinilai penting. Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan karena dinilai bisa menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.
"Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar," ungkap Jokowi.
Karena itu, Jokowi menyebutkan bahwa dibutuhkan standar global seperti dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah praktik greenwashing. "Dibutuhkan standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing dan reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya," kata Jokowi.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.