Vladimir Putin: Penggunaan Dolar AS Oleh Anggota BRICS Menurun

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Presiden Rusia mengatakan, penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan antarnegara anggota BRICS telah menurun. Dia mengisyaratkan penurunan akan terus berlangsung karena BRICS tengah berupaya menggunakan mata uang nasional untuk perdagangan di antara mereka.

“Tahun lalu (penggunaan dolar AS) hanya 28,7 persen. Kebetulan, dalam KTT ini, kita akan membahas secara perinci seluruh permasalahan terkait transisi ke mata uang nasional di semua bidang kerja sama ekonomi antara kelima negara kita,” ujar Putin saat berpidato secara virtual dalam penyelenggaraan hari pertama KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel), Selasa (22/8/2023), dikutip Anadolu Agency.

Dia menambahkan, proses dedolarisasi ekonomi BRICS yang objektif dan tak dapat diubah kini semakin cepat. Menurut dia, New Development Bank yang dibentuk BRICS sebagai alternatif dari lembaga keuangan Barat memiliki peran besar dalam upaya ini.

Menurut Putin, peran BRICS saat ini sudah diperhitungkan. “Saya ingin menunjukkan bahwa negara-negara BRICS, dengan populasi 3 miliar orang, kini menyumbangkan hampir 26 persen PDB global,” ujarnya.

Dia mengatakan, BRICS juga berada di atas G7 dalam hal paritas daya beli, yang tahun ini diperkirakan sebesar 31,5 persen berbanding 30 persen. Putin menambahkan, selama dekade terakhir, investasi bersama di antara negara-negara BRICS telah meningkat enam kali lipat. Putin menekankan kerja sama antaranggota BRICS didasarkan pada prinsip kesetaraan, dukungan mitra, dan menghormati kepentingan satu sama lain.

Putin tak menghadiri langsung KTT BRICS di Johannesburg, Afsel, menyusul adanya surat perintah penangkapan terhadapnya oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Delegasi Rusia dipimpin Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.

Putin sebenarnya telah diundang ke KTT BRICS ke-15 di Johannesburg. Namun pada 17 Maret 2023 lalu, ICC diketahui sudah mengumumkan bahwa mereka menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang. Afsel merupakan anggota ICC dan seharusnya menjalankan surat perintah tersebut.

Isu Dedolarisasi di KTT BRICS

Wakil Presiden Afsel Paul Mashatile mengatakan, dalam KTT BRICS ke-15, negara anggota akan fokus membahas bagaimana cara mereduksi ketergantungan pada dolar AS. BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afsel, ingin memanfaatkan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan di antara mereka.

“Saat ini dunia memperhatikan blok ini karena blok ini berada di garis depan wacana global, untuk mengurangi ketergantungan pada dolar,” kata Mashatile kepada para pemimpin bisnis dari negara anggota BRICS pada Senin (21/8/2023) malam, dilaporkan Bloomberg.

Kendati demikian, dia menekankan, BRICS tidak memiliki niat untuk bersaing dengan Barat. “Kami menginginkan ruang kami dalam bisnis global,” ujar Mashatile.

Pada Juni lalu, BNP Paribas sempat menyampaikan dalam catatannya bahwa kondisi sudah siap untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan global, bahkan jika prosesnya berlangsung lambat dan bertahap. Pekan lalu Duta Besar Afsel untuk BRICS Anil Sooklal telah menyampaikan bahwa penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan di antara negara anggota akan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam KTT BRICS.

Kendati demikian, Sooklal menekankan BRICS tak memiliki agenda untuk mendorong dedolarisasi, yakni penyingkiran dolar AS sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi perdagangan internasional. “BRICS tidak menyerukan dedolarisasi. Dolar (AS) akan terus menjadi mata uang global utama, itulah kenyataannya,” ujarnya pada 14 Agustus 2023 lalu.

Dia mengatakan, saat ini sedang berkembang narasi yang menyebut bahwa BRICS anti-Barat dan dibentuk untuk menyaingi G7, yakni organisasi beranggotakan negara-negara maju. “Itu tidak benar,” kata Sooklal.

Sooklal menekankan BRICS memiliki tujuan mempromosikan negara-negara berkembang dan enggan bersaing dengan kelompok atau blok mana pun. “Apa yang kami upayakan adalah memajukan agenda Global South dan membangun arsitektur global yang lebih inklusif, representatif, dan adil,” ujarnya.