Komisi I DPR Gelar Raker Revisi UU ITE

Rapat tersebut membahas RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (depan, kedua kiri) bersama jajarannya mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (kedua kiri) didampingi Wakil Kepala BSSN Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra (kiri) menjabat tangan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid (kanan) sebelum rapat kerja bersama di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Red: Mohamad Amin Madani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian (depan, kedua kiri) bersama jajarannya mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).  

 
Berita Terpopuler

Pendapat dari Akademisi Hingga UAS Atas Polemik Salafi 'Kuasai' Masjid NU dan Muhammadiyah

Lima Fakta Misteri Pembunuhan Vina, Eky Sang Pacar Ternyata Anak Polisi

Pemerintah Akui Lengah Terkait Bencana Banjir Bandang di Sumbar yang Kali Ini Mematikan

Digempur Pejuang Palestina, Israel Mundur dari Al Zaytoun

Viral Dugaan Sekte Sesat di Bali, Sandiaga Klaim Sudah Tahu Lokasinya

Pihak Berwenang Rusia Kembali Tangkap Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan

Misteri Kematian Vina, Polisi Rilis Pembunuh, Kepala Desa Mengaku tak Kenal

Liverpool Lakukan Upaya Baru untuk Penyerang Real Madrid Rodrygo

Mahfud Ungkap Tendensi Revisi UU MK untuk Berhentikan Hakim-Hakim Tertentu

Salafi Bahayakan Negara Ancam Persatuan Umat, akankah Dilarang Seperti Malaysia?