Wamen BUMN Sebut Kereta Cepat Kemungkinan tidak Dapat Subsidi
Hal ini berbeda dengan LRT Jabodebek yang diberikan subsidi oleh pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menyebut kemungkinan besar tidak ada subsidi tarif untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Tiko menilai hal ini berbeda dengan LRT Jabodebek yang diberikan subsidi oleh pemerintah.
"Tidak ada, sementara ini belum. Kalau KCJB sejauh ini belum ada. Tapi kita sedang diskusi dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana skemanya," ujar Tiko di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (22/7/2023).
Tiko menyampaikan, penentuan tarif KCJB menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Tiko mengatakan, hal ini masih dalam proses diskusi dan belum ada finalisasi.
Tiko mengatakan fokus utama saat ini mempersiapkan KCJB untuk dapat memulai proses uji coba pada September 2023. Tiko menyebut perbaikan terus dilakukan di berbagai lokasi, termasuk Stasiun Halim yang sudah 97 persen. Begitu pula dengan Stasiun Padalarang juga menunjukkan progres yang baik.
"Jadi kita on track. September kita uji coba. Kita belum tahu tanggalnya. Itu nanti tergantung Kementerian Perhubungan, bagaimana kita bisa. Nanti full operation harusnya di-share, tapi kita uji coba operasi dulu September," ucap Tiko.
Tiko menyampaikan pihaknya juga terus mengintegrasikan Stasiun Tegalluar dengan Stasiun Kota Bandung. Nantinya, ucap Tiko, akses dari Stasiun Tegalluar juga akan terkoneksi dengan kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan Masjid Al-Jabar.
"Diharapkan nanti masyarakat bisa memilih turun di Padalarang atau di Tegalluar. Nanti mereka bisa masuk ke kota melalui multimoda. Ada kereta, ada bus juga di sana," kata Tiko.