Prabowo Respons Santai Hasto PDIP yang Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan
Menurut sekjen PDIP, program food estate didahului dengan penggundulan hutan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan sekaligus capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto merespons dengan santai sentilan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut proyek food estate atau lumbung pangan merupakan kejahatan lingkungan. Program pertanian berskala besar itu diketahui digarap salah satunya oleh Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo.
"Oh, yang bener?" kata Prabowo singkat ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan, usai dirinya menjadi pembicara dalam seminar ekonomi Universitas Kebangsaan RI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023) malam WIB. Prabowo hanya menjawab pendek karena buru-buru meninggalkan lokasi acara untuk menuju ke tempat lain.
Ketika menjadi pembicara, Prabowo sempat menyinggung ihwal lumbung pangan. Dia menyebut, untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045 atau Indonesia menjadi negara maju, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata enam sampai tujuh persen setiap tahun selama 20 tahun ke depan.
Menurut Prabowo, pertumbuhan ekonomi enam persen per tahun itu bisa dicapai salah satunya dengan mengubah area rawa-rawa untuk program food estate. Mengingat di Indonesia ada sekitar 24 juta hektare rawa-rawa tak termanfaatkan, Prabowo yakin penggunaan 11 juta hektare rawa saja untuk food estate sudah cukup untuk membuat Indonesia swasembada pangan.
"Paparan Pak Amran Sulaiman (eks menteri pertanian) ada 24 juta rawa yang tidak termanfaatkan. Kita bisa mengubahnya menjadi lumbung pangan bangsa Indonesia, yang menurut saya lumbung pangan dunia. Dengan 11 juta hektar kita tidak saja swasembada pangan, tapi kita juga swasembada energi," kata Prabowo.
Tudingan Hasto
Di Kabupaten Bogor pada Selasa sore WIB, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, gagalnya proyek food estate yang sedang dikerjakan Pemerintahan Jokowi merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Paalnya, program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
Hasto mengatakan, PDIP memberikan sebuah catatan yang kuat atas proyek yang digagas Presiden Jokowi itu. Menurutnya, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu. Alhasil, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.
Sebagai gambaran, program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Proyek sentra produksi pangan tersebut dilaksanakan di sejumlah provinsi, seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.
Prabowo dan food estate...
Kementerian Pertanian yang dipimpin politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Prabowo Subianto menjadi back-up dan fokus mengurus lahan singkong.
Sementara proyek itu berjalan, perubahan konfigurasi politik terjadi menjelang Pilpres 2024. Partai Nasdem membentuk Koalisi Perubahan untuk mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sedangkan Partai Gerindra bersama tiga partai parlemen lainnya membentuk koalisi besar untuk mengusung Prabowo Subianto. Adapun PDIP mengusung kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama berupaya mendapatkan dukungan dari Jokowi, sosok yang hingga kini masih berstatus kader PDIP.
Hasto melanjutkan, kejahatan lingkungan akibat penyalahgunaan proyek food estate itu bertentangan dengan program PDIP merawat pertiwi. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya rekam jejak merawat bumi.
"Yang dicari itu yang punya track record yang bagus, yang mendorong program pangan untuk rakyat. Bukan yang dengan alasan pangan untuk rakyat, tapi malah dikorupsi oleh teman-temanya, bukan seperti itu yang dicari," kata Hasto.