Pengamat: Dukungan Golkar dan PAN tak Mungkin Tanpa Restu Istana
Dukungan Golkar dan PAN semakin tegas menunjukkan dukungan Jokowi ke Prabowo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Khoirul Umam menilai, peluang Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 semakin terbuka lebar. Menurutnya, peluang ini setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ikut mendukung dan bergabung dalam koalisi partai pengusungnya.
Khoirul menuturkan, akan semakin banyak mesin politik partai yang bergerak memenangkan sosok yang sudah dua kali kalah sebagai capres itu. "Deklarasi Gerindra, PKB, Golkar dan PAN ini semakin mengokohkan mesin politik pencapresan Prabowo. Hal ini membuka peluang Prabowo untuk 'buka puasa' dari kekuasaan (jabatan presiden) yang telah lama dia impikan," kata Khoirul lewat keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023).
Koalisi pendukung Prabowo bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) awalnya dibentuk oleh Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terbaru, dua partai parlemen lainnya ikut mendukung dan bergabung, yakni Golkar dan PAN. Keempat ketua umum partai tersebut menggelar deklarasi bersama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Ahad (13/8/2023).
Lebih lanjut, Khoirul menilai, deklarasi empat partai tersebut mengindikasikan bahwa mesin politik di lingkaran Istana Presiden sedang dijalankan mengingat keempat partai tersebut sama-sama partai pendukung Pemerintahan Jokowi. Dukungan terbaru dari Golkar dan PAN bisa dimaknai pula bahwa Jokowi semakin tegas mendukung Prabowo, ketimbang capres PDIP, Ganjar Pranowo.
"Sebab, kecil kemungkinan sikap dan keputusan politik Golkar dan PAN bergerak tanpa sepengetahuan dan restu politik Istana," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu.
Menurut Khoirul, analisanya itu dikonfirmasi oleh pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam sejumlah kesempatan beberapa waktu lalu, yakni mereka akan mengonsultasikan arah dukungan capres kepada Presiden Jokowi. Mereka juga menyebut Jokowi sebagai "panglima koalisi".
Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan membantah bahwa dukungan partainya kepada Prabowo merupakan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, keputusan tersebut dibuat secara mandiri oleh partainya.
"Apakah sudah ada persetujuan Pak Jokowi? Dari Presiden tak ada arahan, jadi ini keputusan kita bareng-bareng. Sama sekali tidak ada arahan dari Pak Jokowi," ujar Zulkifli saat acara deklarasi, kemarin.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga membantah anggapan tersebut. "Tidak ada arahan Jokowi. Jadi begini Pak Jokowi orang yang sangat demokratis jadi beliau sangat menghormati independensi dan hak setiap partai politik. Saya kira itu yang harus saya tegaskan," kata Menteri Pertahanan RI itu.