Melihat Keseriusan Arab Saudi Sikapi Pembakaran Alquran, Kini Panggil Kuasa Hukum Denmark

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH –  Berita pembakaran Alquran yang terjadi di Kopenhagen, Denmark, memicu kemarahan banyak pihak. Kerajaan Arab Saudi bahkan memanggil kuasa hukum Denmark di negara tersebut.

Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dalam pertemuan itu Kerajaan menyerahkan memo, yang berisikan keberatan terhadap aksi pembakaran Alquran.

Awal pekan kemarin, sekelompok kecil aktivis anti-Islam dilaporkan membakar Alquran di depan kedutaan Irak, Mesir dan Turki, yang berada di Kopenhagen.

Dilansir di Reuters, Senin (31/7/2023), Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, memo yang diberikan kepada kuasa hukum Denmark ini juga mencakup permintaan dari Kerajaan untuk menghentikan tindakan tercela, yang melanggar semua ajaran agama, hukum, dan norma internasional.

Sebelumnya, Dewan Menteri Arab Saudi mengadakan sidang mingguan, yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pada Selasa (25/7/2023). Dalam sidang kabinet ini, Saudi memperbarui kecaman Kerajaan terhadap aksi serangan atas kitab suci umat Islam, yang sengaja dibakar dan dibiarkan di Swedia dan Denmark.

Rapat Kabinet Saudi yang dipimpin Mohammed bin Salman ini menegaskan kembali kecaman keras Arab Saudi terhadap pembakaran salinan Alquran di Swedia dan Denmark. Saudi menggambarkannya sebagai pelanggaran mencolok terhadap semua hukum dan adat istiadat.

Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun

Arab Saudi juga telah memanggil duta besar Swedia atas aksi pembakaran Alquran di luar sebuah masjid di Stockholm. Pembakaran kitab suci umat Islam itu telah menyebabkan kemarahan internasional dan reaksi diplomatik.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyerukan kepada pemerintah Swedia untuk menghentikan semua tindakan yang secara langsung bertentangan dengan upaya internasional untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penolakan ekstremisme, serta merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara.

Dampak diplomatik atas pembakaran Alquran yang terjadi akhir-akhir ini terancam akan meningkat. Hal ini dikhawatirkan memicu perang dagang, setelah muncul seruan dari Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara, untuk memboikot produk Swedia.

Bulan lalu, seorang pengungsi Irak berusia 37 tahun yang menginginkan kitab suci itu dilarang, terlihat merobek halaman-halaman Alquran dan membakarnya di luar masjid pusat Stockholm, Swedia. Hal utama yang diperdebatkan adalah fakta bahwa protes tersebut disetujui oleh pengadilan Swedia.

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan memimpin paduan suara kritik dari sejumlah pemerintah Islam, atas keputusan untuk mengizinkan protes anti-Islam terus berlanjut.

"Kami pada akhirnya akan mengajari orang Barat yang arogan bahwa menghina Muslim bukanlah kebebasan berpikir," kata Erdogan dalam pernyataannya di televisi beberapa waktu lalu.

Arab Saudi juga menyayangkan bagaimana tindakan itu terjadi, yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha dan akhir ibadah haji. Kementerian Luar Negeri menyebut tindakan penuh kebencian dan pengulangan ini tidak dapat diterima dengan alasan apa pun.

Di sisi lain, Al-Azhar yang berbasis di Kairo dan lembaga Sunni tertua di dunia Muslim, mendesak umat Islam memboikot produk Swedia atas pembakaran Alquran baru-baru ini.

Baca juga: Jalan Hidayah Mualaf Yusuf tak Terduga, Menjatuhkan Buku Biografi Rasulullah SAW di Toko

Al-Azhar menyarankan boikot serupa terhadap produk Denmark, di tengah dua insiden pembakaran Alquran di Kopenhagen. Mereka juga mengecam keputusan pemerintah yang mengizinkan pembakaran kitab suci umat Islam.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yaman, Muhammad Sharif al-Mutahar, juga ikut mengumumkan boikot produk Swedia awal bulan ini. Demikian pula Sekretaris Dewan Tertinggi Koordinasi Ekonomi Iran Mohsen Rezaei, yang menyerukan boikot pada 23 Juli.

Saat ini, umat Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara menggunakan media sosial untuk menyerukan boikot produk Swedia. Kampanye ini disampaikan dengan menggunakan tagar "hukum pemerintah Swedia" dan "boikot produk Swedia".