Kriteria Tambahan Bakal Cawapres dari Anies yang Dinilai Nasdem Lucu
Anies menambahkan kriteria bakal cawapresnya harus berani dan tidak bermasalah.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar
Memiliki hak prerogatif dalam memilih bakal calon wakil presiden (cawapres), Anies Baswedan menambah kriteria atau syarat bagi sang calon. Perwakilan Anies, Sudirman Said membenarkan adanya kriteria "0", yakni berani dan tidak bermasalah bagi cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Sudah lama Pak Anies berpandangan demikian, karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan. Maka akan bagus kalau kepemimpinan nasional merupakan dwi tunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum," ujar Sudirman lewat pesan singkat, Jumat (21/7/2023) pekan lalu.
Menurut Anies, negara akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih dan kredibel. Serta, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini.
"Karena itulah Pak Anies memperkuat kriteria calon pendampingnya dengan cara demikian," ujar Sudirman.
Diketahui, dalam sebuah acara di Jakarta pekan lalu, Anies mengungkap kriteria cawapres yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani. Kriteria yang disebut "0" itu di luar lima poin yang sudah disepakati oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam piagam deklarasi.
Syarat cawapres yang tak memiliki masalah hukum dinilainya sangat penting. mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini seseorang akan mudah tersandung dalam karier politik jika bermasalah pada masa lalu.
Adapun lima kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan, pertama adalah sosok yang secara elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, figur itu diharapkan bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif.
Kriteria ketiga, figur itu bisa menjaga keseimbangan Koalisi Perubahan. Keempat, sosok tersebut harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Terakhir adalah mampu bekerja sama sebagai dwi tunggal, baik saat menghadapi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hingga ketika terpilih sebagai pemimpin periode selanjutnya.
"Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. InsyaAllah waktunya masih cukup, seluruh tahapan yang digambarkan dalam timeline dibicarakan dengan sangat terbuka," ujar Sudirman.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menghargai adanya kriteria "0" cawapres Anies Baswedan, yakni berani dan tak bermasalah. Jelasnya, kriteria tersebut sangat relevan dan sesuai kebutuhan saat ini.
"Tak memiliki beban masa lalu atau tak bermasalah dan memiliki keberanian ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan," ujar Kamhar lewat keterangannya, Jumat.
"Bukan sekadar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," sambungnya.
Bersih dan berani ini pun sangat diperlukan jika mendapatkan kesempatan sejarah memperoleh mandat rakyat pada Pilpres 2024. Sebab, berani dan tak bermasalah sangat sesuai dengan prinsip perubahan dan perbaikan yang ingin dibawa Anies.
"Bahwa pada agenda perubahan dan perbaikan ini terkandung empat substansi yang mesti dijalankan, yaitu menentukan apa hal yang harus diteruskan dari kebijakan sekarang, apa hal yang mesti dikoreksi dari kebijakan sekarang, apa yang harus dihentikan dari kebijakan sekarang, dan apa hal baru yang mesti dibuat sama-sama," ujar Kamhar.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengkritik bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan yang mengungkap adanya kriteria "0" untuk sosok calon wakil presiden (cawapres). Kriteria tersebut adalah berani dan tak bermasalah.
Namun menurut Ali, tiba-tibanya muncul kriteria baru tersebut hanya membingungkan dan dapat kembali menimbulkan polemik. Padahal jika Anies memang sudah mengantongi nama cawapresnya, sebaiknya langsung diumumkan saja.
"Saya merasa aneh saja ya kan, jadi pertama kali tiga kriteria, tambah dua kriteria, empat bulan lagi berapa kriteria gitu kan. Kalau itu daripada nanti jadi bahan dengeran orang, ya umumkan saya kalau kau sudah memilih orang gitu loh," ujar Ali kepada wartawan, dikutip Senin (24/7/2023).
Menurut Ali, Anies yang tiba-tiba mengumumkan kriteria tambahan tersebut, hanya akan jadi ajang saling mencocokkan terhadap sosok tertentu. Padahal, nama tersebut diklaim sudah dikantongi oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Apalagi ada kriteria tak bermasalah hukum, yang dapat menimbulkan berbagai persepsi. Tentu publik akan bertanya, mengapa Anies tiba-tiba menyodorkan kriteria tersebut di tengah isu akan adanya penjegalan terhadapnya.
"Daripada dia mencocok-cocokkan orang yang dia mau, kan susah nanti kita. Minim hukum, ya orang akan balik, 'Lah emang kamu sedang bermasalah hukum orangnya?' iya kan," ujar Ali.
"Kalau kemudian orang dicari-cari masalahnya kan, semua ada. Makanya tadi saya bilang, kriteria itu harusnya dirumuskan sejak awal, bukan ditambah-tambah tiap saat. Jadi kesannya cocok-cocokkan untuk orang tertentu atau mencoba menghalang-halangi orang yang lain," sambungnya.
Di samping itu, ia menegaskan bahwa Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah merumuskan lima kriteria untuk cawapres Anies. Lima kriteria tersebut termaktub dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Pada intinya, Anies tidak perlu membuat kriteria, karena yang membuat kriteria itu harusnya parpol, karena mandat itu kan diberikan kepada Anies untuk mencari wakil. Kok sekarang dia membuat kriteria, kan lucu," ujar anggota Komisi III DPR itu.