Curhat Ortu di Depok, Berkali Gagal Masukkan Anak ke Sekolah Negeri Gegara Sistem Zonasi

Orang tua mengeluhkan jumlah sekolah negeri di Depok.

ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Sejumlah anggota Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) bersama orang tua murid berunjuk rasa di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk protes penolakan siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok dan proses pendaftaran yang dinilai menyusahkan orang tua dan calon siswa.
Rep: Alkhaledi Kurnialam Red: Agus raharjo

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah negeri di Kota Depok pada tahun ini kembali dikeluhkan masyarakat. Banyak orang tua siswa yang mengeluh anaknya gagal masuk sekolah negeri yang ingin dituju karena sistem zonasi yang diterapkan.

Salah satu orang tua calon siswa SMP asal Kota Depok, Hardiansyah, mengaku telah mendaftarkan anaknya ke tiga SMP negeri yang berbeda sejauh ini. Tapi semuanya gagal karena jarak sekolah yang memang jauh dari rumah.

"Di SMP 4 sempat masuk ke dalam web terus terlempar, jaraknya kalau dari aplikasi PPDB itu 1,5 kilometer. Terus saya coba lagi yang kedua, ke SMP 3 Depok, jarak dari rumah melalui aplikasi 1,6 (kilometer) itu juga terlempar. Terus terakhir kemarin sore saya majuin lagi pilihannya ke SMP 22, jaraknya sekitar 1,9 (kilometer), kelempar juga," tutur Hardiansyah, Selasa (11/7/2023).

Hardiansyah awalnya sangat berharap bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Tapi karena sistem zonasi ini, ia harus pasrah untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.

Menurutnya, Kota Depok belum siap menerapkan sistem zonasi karena sekolah negeri di daerah ini masih sangat minim. Sehingga akan lebih banyak anak yang tidak tertampung di sekolah negeri tiap tahunnya di Kota Depok.

"Sebaiknya kalau memang belum siap ya tetap pakai jalur prestasi kayak zaman dulu lah kita bagusnya pakai NEM (Nilai Ebtanas Murni). Karena kan SD di Abadijaya saja ada sekitar 20-an, jadi dengan SMP negeri yang sedikit, nggak sesuai lah, perbandingannya nggak sebanding," katanya.

Meski kecewa karena tidak bisa masuk SMP negeri, Hardiansyah menyebut anaknya tidak terlalu meratapi kondisi ini. Ia juga telah mendidik anaknya untuk tidak berlaku curang, sehingga tidak mencari-cari celah untuk masuk sekolah negeri lewat jalur tidak resmi.

"Saya bilang ke anak apa mau lewat jalur samping? Anak saya bilang nggak mau, katanya takut dibuli. Dia juga nggak sedih-sedih amat karena kan di SMP Tugu Ibu banyak temen SD-nya yang tidak lolos ke negeri," ujarnya.

Baca Juga

Sekolah negeri di Depok masih minim ...



Pengalaman pahit soal PPDB sekolah negeri di Depok juga turut dikisahkan salah seorang warga Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Saani. Ia mengatakan anaknya gagal masuk SMA negeri di Depok karena sistem zonasi. Penyebabnya juga sama, yaitu karena minimnya jumlah SMA negeri di Kota Depok.

"Tahun lalu anak saya yang pertama mau masuk SMA negeri nggak bisa karena kuota jalur prestasi sangat sedikit. Sedangkan jarak ke sekolah negeri radiusnya lebh dari 2 kilometer semua," tegas Saani.

Dia khawatir jika sistem seperti ini terus dilanjutkan, kemudian belum ada perubahan terkait jumlah sekolah negeri di Depok, maka anaknya yang kedua juga akan gagal masuk SMA negeri. Ia menuturkan bahwa anaknya yang kedua tahun depan juga akan masuk SMA.

"Nah tahun depan anak saya yang kedua juga mau masuk SMA. Tapi kalau sistemnya masih sama kemungkinan juga dapatnya swasta," katanya.

Pemerintah Kota Depok baru-baru ini mengakui jumlah sekolah negeri, terutama untuk tingkat SMP masih minim. Tahun ini, lulusan SD negeri, swasta, dan madrasah ibtidaiyah (MI) ada 34.134, sementara daya tampung SMP Negeri hanya sebesar 9.664 siswa. Sehingga ada 24.470 siswa yang pasti tidak tertampung di sekolah negeri.

 
Berita Terpopuler