Jadi Syarat Pembuatan SIM, Sertifikat Mengemudi Berpeluang Pungli
Saat ini saja, banyak biaya tambahan yang dibebankan saat warga mengurus SIM.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyoroti aturan baru soal syarat pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Disebutnya syarat tersebut sekilas tampak bagus tetapi berpotensi menambah peluang pungutan liar dan sangat membebani masyarakat.
"Sertifikasi kursus mengemudi itu bagus dan di beberapa negara memang juga menjadi prasyarat untuk mendapatkan SIM. Problemnya adalah apakah Korlantas sudah benar-benar sesuai harapan masyarakat untuk bisa benar-benar bersih dari pungli," tanya Bambang Rukminto saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (21/6/2023).
Karena memang, lanjut Bambang Rukminto, masalah utama di kepolisian saat ini adalah pungli yang belum pernah tuntas. Termasuk dalam pembuatan SIM.
Padahal pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terkait SIM itu sudah jelas aturannya. Seperti, penerbitan SIM baru, SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, dan B II Umum sebesar Rp 120 ribu.
Kemudian untuk SIM C, C I, dan C II sebesar Rp 100 ribu, SIM D dan D I sebesar Rp 50 ribu, SIM Internasional sebesar Rp 250 ribu. Lalu penerbitan SIM perpanjangan, SIM A, A Umum, B I, B I Umum, B II, B II Umum Rp 80 ribu. SIM C, C I, CII Rp 75 ribu, SIM D dan D I Rp 30 ribu dan SIM Internasional Rp 225 ribu. Namun, kata Bambang Rukminto, fakta di lapangan sangat berbeda.
"Fakta yg terjadi di lapangan masih ada biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari test kesehatan, tes psikologi maupun asuransi," ungkap Bambang Rukminto.
Lebih lanjut, menurut Bambang Rukminto, biaya SIM memang Rp 100 ribu untuk SIM C. Namun ada tambahan pengeluaran juga yang harus dibayar pemohon, yakni asuransi Rp 30 ribu dan cek kesehatan Rp 25 ribu. Biaya ini belum termasuk psikotes yang dikenakan biaya Rp 50 ribu untuk satu pemohon SIM.
"Yang makin aneh, jika satu pemohon mengajukan penerbitan dua jenis SIM, maka langsung menjadi Rp 75 ribu. Biaya tambahan ini makin aneh, bila melihat tes yang dilakukan cuma sekali, dan hasilnya juga satu kali, tapi dikenai biaya tambahan," keluhnya.
(Jika ditambah biaya kursus mengemudi, maka....)
Bambang Rukminto mempertanyakan kalau sekarang ditambah lagi dengan prasyarat sertifikat mengemudi, maka berapa total biaya yag harus dikeluarkan seorang yang mengajukan SIM? Disamping itu, lembaga kursus mengemudi pun juga perlu sertifikasi penguji test mengemudi sehingga berhak mengeluarkan sertifikat.
"Bila tidak, yang muncul hanya lembaga abal-abal tanpa kompetensi yg hanya jualan sertifikat. Ini bukan menyelesaikan masalah pungli tetapi hanya mengalihkan pungli melalui pihak ke tiga," kata Bambang Rukminto.
Selain itu, Bambang Rukminto, juga mengingatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam beleid itu disebutkan bahwa segala pungutan yang dibebankan kepada rakyat harus seizin Dewan Perwakilan Rakyat. Perkap atau Perpol tentunya tak bisa bertentangan dengan undang-undang tersebut.
"Jadi Kalau prasyarat sertifikat mengemudi itu tetap dipaksakan, harusnya publik mendapat kompensasi dengan menggratiskan biaya SIM," ucap Bambang Rukminto.
Sebelumnya Polri menyebut pemberlakuan syarat sertifikat mengemudi untuk pembuatan SIM bertujuan baik. Selain untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, juga masyarakat bisa lebih memahami etika mengemudi di jalan raya. Hal ini disampaikan Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus.
"Biar bisa mengetahui etika mengemudi seperti apa. Karena angka kecelakaan lalu lintas di jalan ini, jumlah kematian lebih besar daripada perang Ukraina-Rusia loh, per detik loh orang mati di dunia ini akibat kecelakaan," jelas Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus.