Pelajaran dari Mamma Rosy dan Restoran Lain yang Sediakan Daging Babi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ada pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa sebuah restoran di Jakarta (Mamma Rosy) yang menyuguhkan daging babi kepada konsumen. Padahal, si konsumen memesan daging sapi dan baru mengetahui daging yang dimakan adalah daging babi saat membaca tagihan pembayaran.

Pelajaran yang bisa diambil adalah untuk konsumen sendiri dan pihak restoran.

Founder Halal Corner, Aisha Maharani, meminta Muslim untuk lebih berhati-hati dalam memilih restoran.

"Untuk kejadian ini, mesti lebih hati-hati," kata Aisha saat live di Instagram pribadinya, Selasa (13/6/2023).

Aisha menuturkan, sebagai seorang Muslim dewasa harus lebih hati-hati dalam memilih tempat makan dan atau makanan yang dipesan. Meski ini sudah telanjur termakan, kata dia, perilaku sengaja masuk ke restoran yang sudah tahu menyajikan makanan nonhalal adalah salah.

"Iya (kalau) tidak tahu tidak dosa, tapi kalau kita tahu restoran itu menyediakan menu babi dan kita kesitu, itu ya dosa. Kalau tidak tahu ya tidak tahu sama sekali, tapi tetap saja ada dampak haramnya, dampak haramnya tidak hilang," kata Aisha.

Menurut Aisha, jika kita dengan sengaja memasuki restoran yang menyedikan makan non halal dan kita tahu itu, namun kita tetap masuk dan makan di restoran tersebut, artinya itu menyengaja dan berdosa. Meskipun seandainya pihak restoran mengaku bahwa alat masaknya terpisah antara memasak makanan halal dan non halal, Aisha tetap menyarankan untuk menghindari atau mencari restoran lain.

"Kalau mereka klaim, oh alat masaknya terpisah, omong kosong menurut aku, karena nanti pencuciannya sama, di satu tempat, jadi kalau misalnya itu tempat makan ada non halalnya sudahlah di skip aja, jangan takut dibilang cupu, lebay, toh nanti kita pulang di kampung akhirat  di mana kita akan dipertanggung jawabkan apa-apa yang kita makan," tuturnya.

"Muslim harus lebih dewasa, kalau memang sudah jelas tidak ada kejelasan halalnya ya sudah, jangan cari-cari celah, jangan cari gaya, kalau jelas ga halal ya sudah jelas tidak perlu dikonsumsi," katanya.

Pada zaman yang sudah serbacanggih ini, Aisha berpesan agar Muslim juga bisa lebih melek teknologi. Sebelum mendatangi restoran yang dituju, bisa mencari informasi terlebih dahulu atau bisa menanyakan langsung melalui media sosial restoran tersebut untuk mengetahui menunya atau apakah sudah bersertifikat halal atau belum.

Sementara untuk pihak restoran, Aisha Maharani meminta restoran Indonesia untuk mencontoh restoran-restoran di Malaysia dan Singapura. Karena menurutnya, restoran di kedua negara tetangga itu dengan tegas akan melarang pengunjung Muslim untuk makan di restorannya apabila restoran tersebut memang tidak memiliki sertifikat halal atau menyajikan menu makanan yang tidak halal.

"Perbedaan antara pelaku usaha di Indonesia dengan di Malaysia dan Singapura, kalau di sana itu kalau kita pakai hijab dan kerudung terus masuk ke restoran yang belum bersertifikat halal itu diusir," kata Aisha menceritakan pengalamannya seraya menanggapi pemberitaan restoran Mamma Rosy.

Sedangkan di Indonesia kata dia, 11-12 antara pelanggan dan pelaku usaha, di mana pelaku usaha hanya memperdulikan pendapatannya, tidak peduli konsumennya Muslim atau bukan, sedangkan konsumen pun abai, tidak mengecek sertifikat kehalalannya dan hanya mengikuti fomo semata.

"Seharusnya pelaku usaha mencontoh seperti di Malaysia dan Singapura, kalau ada konsumen yang berjilbab masuk ke resto non halal ya jangan diterima, jadi ini yang harus ditingkatkan," ujar Aisha dalam live video di akun instagramnya, Selasa (13/6/2023).

Saat ditanyakan pendapatnya mengenai pentingnya pembagian gerai makanan halal dan non halal di pusat-pusat perbelanjaan, menurutnya semua itu kembali lagi kepada regulasi. 

"Itu kembali lagi ke regulasinya, ini saya juga belum matang banget regulasi halal sekarang itu masih kewajiban bersertifikat halal saja tapi untuk display dan lain-lain masih belum, ya tapi Insya Allah kita perjuangkan bersama," kata dia.

Ditambah lagi 80 persen lebih penduduk Indonesia adalah Muslim, maka menurutnya sangat penting untuk menegakkan sertifikasi halal bagi sebuah rumah makan.

"Di Indonesia 80 persen lebih Muslim jadi harus mengakomodir, jadi sertifikasi halal ini kewajiban, siapa yang mewajibkan? Ya harus Presiden kita," kata dia.

Sementara, Aktifis Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengatakan, sejak empat tahun lalu mestinya sosialisasi dan edukasi perihal memisahkan barang halal dan haram ini sudah clear. Tidak hanya memisahkan dari cara memasak dan meletakan didesplay Resto, bahkan sejak masih di ladang ( farm), mengangkutnya (logistik), menaruh di gudang mengolahnya, sampai di Garpu makan (fork) Meja makan.

“Karena makanan halal itu harus dipastikan From Farm to Fork. Jadi bukan hanya urusan memisahkan makanan halal dan yang tidak halal dalam satu display restoran,” kata Ikhsan dalam keterangannya kepada Republika, Selasa (13/6/2023).

Menurut Ikhsan, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Halal yang kini menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Oleh karena sering terjadinya perubahan atas berbagai Regulasi Sistem Jaminan Halal, maka sosialisasi yang sangat Dubstantif seperti Hal Proses Produksi Halal sampai Pendisplaian di Resto jadi terabaikan. Karena sosialisasi dan edukasi ini kan bersifat monitoring dan evaluasi di lapangan,” jelasnya.

“Dan kita 4 tahun terakhir ini terjebak oleh sosialisasi perubahan aturan dan UU Jaminan Halal, sehingga issue -issue seperti kasus Mamma Rossy terabaikan, padahal sangat banyak sekali jumlahnya,” sambungnya.

Memasuki Kewajiban bersertifikasi Halal khusus di sektor makanan, minuman dan Kosmetika yang bersifat mandatory dan akan jatuh Tempo pada 24 Oktober 2024, tahun depan, maka Pemerintah bersama MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal dibantu juga oleh Lembaga Partisipasi Publik di bidang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal wajib memassifkan lagi sosialisasi Penyelenggaraan Kewajiban Bersertifikasi Halal bagi Produsen dan Konsumen. Agar tujuan dari Pemerintah melindungi Warganegaranya untuk tidak terpapapar menggunakan Produk yang tidak halal dapa tercapai melslui penerapan Undang-Undang

“Dan itu merupakan Kewajiban Konstitusi yang wajib dilaksanakan,” tegasnya.

“Saat ini Restoran dan berbagai produk di pasaran semakin menunjukan ketidaktaatan terhadap Ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” tambah Wakil Sekjen MUI, bidang Hukum dan Ham ini.