Bertemu Pangeran MBS, Menlu AS Bahas Normalisasi Arab Saudi-Israel?

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken bertemu Putra Mahkota Saudi Mohammed bin  (MBS) pada Rabu (7/6/2023). Menurut pejabat Washington, keduanya membahas berbagai masalah bilateral dalam percakapan terbuka dan jujur.

Blinken dan penguasa de-facto Saudi bertemu selama satu jam empat puluh menit. Menurut pejabat AS, pembicaraan itu mencakup banyak topik termasuk Israel, konflik di Yaman, kerusuhan di Sudan, juga sebagai hak asasi manusia.

"Ada tingkat konvergensi yang baik pada inisiatif potensial di mana kami memiliki minat yang sama, sementara juga mengakui di mana kami memiliki perbedaan," kata pejabat AS itu.

Sebagian besar diskusi diperkirakan akan didominasi oleh kemungkinan normalisasi hubungan antara Saudi dan Israel. Meskipun para pejabat telah mengecilkan kemungkinan kemajuan langsung atau besar dalam masalah ini.

"Mereka membahas potensi normalisasi hubungan dengan Israel dan setuju untuk melanjutkan dialog mengenai masalah tersebut," kata pejabat AS itu tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Diplomat tinggi AS itu tiba di Arab Saudi pada Selasa (6/6/2023) malam. Kunjungan yang itu dilakukan di tengah hubungan yang tegang karena perselisihan yang semakin dalam tentang segala hal mulai dari kebijakan Iran hingga masalah keamanan regional, harga minyak, dan hak asasi manusia.

Beberapa jam sebelum berangkat Saudi, Blinken mengatakan pada pidatonya di Washington, AS memiliki kepentingan keamanan nasional yang nyata dalam mengadvokasi normalisasi hubungan Saudi-Israel. Namun dia memperingatkan tentang kerangka waktunya.

"Kami tidak memiliki ilusi bahwa ini dapat dilakukan dengan cepat atau mudah," kata Blinken.

MBS dan Blinken juga membahas Yaman dan cara potensial untuk menyelesaikan masalah yang tersisa. Sementara Blinken berterima kasih kepada putra mahkota atas peran Riyad dalam mendorong gencatan senjata di Khartoum dan membantu mengevakuasi warga Washington.

Blinken juga mengangkat masalah hak asasi manusia, baik pada tingkat yang luas maupun yang berkaitan dengan kasus tertentu. Meski meurut pejabat AS, dia tidak menyinggung kasus tertentu.