Rusia Pertimbangkan Semua Proposal Perdamaian, Termasuk Inisiatif dari Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko mengakui Rusia mempertimbangkan semua proposal perdamaian yang masuk mengenai penyelesaian situasi di Ukraina, tidak terkecuali inisiatif terbaru yang ditawarkan oleh Indonesia. Dan ia menambahkan Moskow juga menyambut baik upaya-upaya penyelesaian dari semua negara.

Inisiatif terbaru datang dari Indonesia, meskipun diakui Moskow belum menerima rinciannya. Sama seperti rencana Cina, Indonesia menyerukan gencatan senjata segera, yang menyebabkan rencana tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kiev. "Ukraina hanya bersedia membahas inisiatif-inisiatif yang dipelopori oleh Presiden Vladimir Zelensky," kata Rudenko.

Sementara itu, Rusia menganggap hal ini konyol dan bersikeras bahwa aksesi empat wilayah baru ke Rusia tidak perlu didiskusikan. Berikut adalah poin-poin penting dari beberapa usulan berbagai negara mengenai rencana perdamaian untuk Rusia-Ukraina.

Rencana yang diusulkan oleh Indonesia pada awal Juni lalu mirip dengan prinsip-prinsip penyelesaian di Semenanjung Korea setelah perang antara Korea Utara dan Korea Selatan pada tahun 1950-an. Dimana gencatan senjata segera dijalankan oleh kedua belah pihak, penarikan pasukan Ukraina dan Rusia sejauh 15 km dari posisi mereka saat ini, dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ).

Selain itu, inisiatif ini juga berarti menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB di DMZ, serta mengadakan referendum yang diawasi oleh PBB, untuk mengkonfirmasi secara obyektif kehendak mayoritas. Sementara itu, rencana tersebut tidak merinci wilayah mana yang dimaksud.

Indonesia menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dalam semua proses dan mengirimkan militernya sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pada Senin (5/5/2023), yakin bahwa keefektifan langkah-langkah tersebut telah dibuktikan oleh pengalaman Korea.

12 poin dari Proposal Cina

Pada Februari, Cina menerbitkan 12 poin rencana perdamaiannya sendiri. Beijing menyerukan de-eskalasi, gencatan senjata dan penghentian permusuhan, serta perundingan damai. Cina menggarisbawahi bahwa masalah keamanan semua pihak harus dipertimbangkan. Sementara itu, Cina juga menegaskan beberapa negara tidak boleh mencoba untuk memastikan perdamaian regional dengan memperluas kelompok blok militer mereka.

Rencana perdamaian Cina menyediakan penyelesaian krisis kemanusiaan, pertukaran tawanan, dan memastikan ekspor makanan melalui koridor biji-bijian tetap bisa dijalankan. Cina juga menyerukan untuk mencegah pengembangan dan penggunaan senjata biologi dan kimia, untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dan untuk menghindari krisis nuklir.

Menurut Beijing, sudah waktunya untuk berhenti menjatuhkan sanksi sepihak yang tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, dan untuk melawan upaya-upaya mempersenjatai ekonomi global. Cina juga siap untuk membantu pembangunan kembali zona konflik di Ukraina pasca perang.

Inisiatif dari Brasil, Perancis dan Vatikan

Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva juga menyerukan negosiasi perdamaian. Menurut pandangannya, perlu untuk membangun format internasional baru dengan partisipasi negara-negara yang siap untuk bertindak sebagai mediator di Moskow dan Kiev dan tidak terlibat dalam konflik.

Lula da Silva menyerukan KTT PBB dengan partisipasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Ukraina, Vladimir Zelensky. Meskipun rincian rencana Brasil belum diketahui, Moskow, menurut da Silva, harus diberikan beberapa prasyarat minimal.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga ingin mengembangkan rencananya sendiri. Menurut Bloomberg, Macron ingin bersama dengan Cina, dalam menjalankan proposal perdamaian. Namun, sejauh ini, pemimpin Perancis tersebut hanya mengusulkan agar Zelensky mengadakan pertemuan puncak yang didedikasikan untuk penyelesaian konflik di Paris.

Macron menyerukan agar Ukraina mendapatkan jaminan keamanan yang dapat diandalkan, sebuah seruan yang juga didukung oleh Jerman. Denmark dan Swedia juga menyatakan kesiapan mereka untuk menyediakan platform bagi aliansi tersebut.

Selain itu, Vatikan juga mengusulkan misi proposal perdamaian dan upaya mediasi. Paus Fransiskus menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kiev dan Moskow. Saat ini, misi perdamaian Tahta Suci saat ini dipimpin oleh Presiden Konferensi Waligereja Italia Matteo Zuppi. Namun, syarat dan prasyarat dari misi tersebut belum diketahui. Paus menyatakan bahwa inisiatif ini tidak bersifat publik, meskipun tujuannya adalah untuk mencapai gencatan senjata.

Misi perdamaian negara-negara Afrika

Pada pertengahan Mei, Afrika Selatan mengumumkan bahwa negara-negara Afrika bekerja untuk meyakinkan Rusia dan Ukraina untuk memulai pembicaraan damai. Inisiatif Afrika tidak terdiri dari satu rencana tunggal - sebaliknya, inisiatif ini mencakup sejumlah ide dari rencana lain, seperti, misalnya, gencatan senjata dan menjadikan PBB sebagai platform penyelesaian utama.

Negara-negara Afrika juga tertarik untuk memperkenalkan kembali sejumlah bank Rusia ke sistem pembayaran SWIFT. Saat ini, negara-negara tersebut sedang menegosiasikan persyaratan dan waktu kunjungan delegasi mereka ke Moskow dan Kiev. Pertemuan akan diadakan pada akhir Juni - awal Juli.

Posisi Rusia

Posisi Rusia diuraikan selama pembicaraan di Belarus, dan kemudian selama pembicaraan di Turki pada Februari-April 2022. Ini termasuk status netral Ukraina, non-blok, yang dikukuhkan dalam konstitusinya, serta penolakan ke Ukraina untuk memiliki persenjataan nuklirnya sendiri.

Rusia menuntut demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, penyelesaian masalah bahasa, serta pengakuan kemerdekaan DPR (Donetsk People\'s Republic), LPR (Luhansk People\'s Republic), dan pengakuan kedaulatan Rusia atas Krimea dan Sevastopol. Namun, pada akhir April, pembicaraan terhenti, Ukraina tidak menanggapi usulan Rusia dengan bahasa yang jelas dalam rumusan perjanjian damai.

Sementara itu, Rusia berulang kali menyatakan bahwa mereka menyambut baik upaya-upaya dari semua negara yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis Ukraina secara damai. Namun mereka mengharapkan proposal-proposal yang lebih spesifik, termasuk dari Indonesia, Vatikan, dan Afrika Selatan.

Moskow juga menggarisbawahi bahwa tidak ada rencana perdamaian yang bisa terwujud, jika tidak mencakup aksesi empat wilayah baru ke Rusia. Putin juga menunjukkan bahwa rencana Cina dapat dianggap sebagai dasar untuk perjanjian damai, bila Barat dan Kiev siap untuk itu.