Tiga Serangan Anas untuk Demokrat dan SBY

REPUBLIKA.CO.ID -- Setelah lepas dari penjara pada 11 April 2024, mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak henti menyampaikan sindiran atau serangan langsung kepada Partai Demokrat maupun Susilo Bambang Yudhyono. Terakhir, saat Anas mengkritik presiden keenam RI tersebut yang mengomentari seputar putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut tiga serangan Anas ke Demokrat dan SBY selepas keluar dari penjara. 

Rapat di Istana 

Partai Demokrat berulang kali mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menggelar rapat politik di Istana. Demorat juga ingin Jokowi bersikap netral dan tidak sibuk mendukung calon-calon tertentu.  

Namun, mantan politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengungkapkan bahwa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali pertemuan partai politik digelar di Istana. Meskipun memang banyak rapat kerap digelar di Cikeas. 

"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah beberapa kali," ujar Anas lewat tulisan tangan yang diunggah di akun Twitter centang biru Anas Urbaningrum, Sabtu (6/5/2023).

Ia pun menceritakan momen ketika pertemuan partai koalisi di Istana, tapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Anas tidak menyebut partai dimaksud. Namun, ia meyakinkan bahwa konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadi periode Presiden Joko Widodo. 

Anas tidak mati membusuk

Anas langsung melempar psywar melalui pidato yang disampaikannya. Namun, belum dipastikan siapa pihak yang dimaksud oleh Anas Urbaningrum. "Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Pertama, mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan sosial. Alhamdulillah tidak terjadi," ujarnya di hadapan ratusan sahabat AU di halaman Lapas Sukamiskin, Selasa (11/4/2023). 

Ia mengungkapkan dukungan keluarga, teman, dan para sahabat membuat dirinya bisa lebih hidup tegak berdiri. Termasuk masih dalam keadaan sadar, sehat dan waras.

"Alhamdulillah dengan dukungan keluarga, teman-teman para sahabat saya tetap bisa hadir hidup tegak berdiri. Saya hadir di sini dengan sadar, sehat, dan waras," katanya.

Anas kembali memohon maaf kepada pihak-pihak yang beranggapan dapat memisahkan dirinya dengan sahabat-sahabatnya. Termasuk dengan Indonesia yang dicintainya. "Mohon maaf dengan waktu lama itu bisa memisahkan saya dengan sahabat saya seperjuangan. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai," ujarnya.

Ia menegaskan, ikatan batin, rasa, nilai, semangat dan komitmen antar sahabat perjuangan dan melangkah maju tetap terjalin. Oleh karena itu, mereka yang beranggapan bahwa bisa memisahkan dirinya dengan sahabatnya seperti tidur di siang bolong.

"Berpikir seperti itu mohon maaf seperti tidur di siang hari, tidur di siang bolong sungguh saya mohon maaf," katanya.

Anas menambahkan, mereka yang menyusun skenario besar dengan memasukkannya ke penjara dalam waktu lama dan beranggapan dirinya telah selesai tidak terjadi. "Skenario boleh besar, kuat, hebat. Sekuat apa pun seperinci apa pun skenario manusia tidak akan mengalahkan skenario Tuhan," katanya.

Anas sempat terpilih menjadi ketua demokrat. Namun, ia tersandung kasus korupsi dan dipenjara pada 2014 silam. Sebelum dipenjara ia telah disingkirkan terlebih dahulu dari Demokrat pada 2013. Sejumlah loyalis Anas pun ikut dipecat dari partai yang dibesarkan oleh SBY itu.

---

Mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mendebat pernyataan mantan atasannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait sistem pemilu. Ia meminta SBY tidak bicara soal ‘chaos’ terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan.

“Jadi, lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara 'chaos' terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan,” kata Anas di akun Twitter-nya @anasurbaningrum.

Baca Juga

SBY: Putusan MK tentang Proporsional Tertutup Bisa Timbulkan Chaos SBY: Jika Keadilan tak Datang, Kita Berhak Memerjuangkannya Soal PK Moeldoko, SBY: Jangan-Jangan Ini Serius

Cicitan Anas ini sepertinya ditujukan untuk menanggapi penyataan SBY, yang khawatir akan terjadi chaos jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review (JR) untuk mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup (nomor urut).

Anas menyebut:

Mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mendebat pernyataan mantan atasannya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait sistem pemilu. Ia meminta SBY tidak bicara soal ‘chaos’ terkait pergantian sistem pemilu di tengah jalan.

“Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan,” kata Anas di akun Twitter-nya @anasurbaningrum.

Cuitan Anas ini sepertinya ditujukan untuk menanggapi penyataan SBY, yang khawatir akan terjadi chaos jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review (JR) untuk mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup (nomor urut).

Anas menyebut: Maaf, sekadar menuliskan fakta kecil terkait pemilu 2009 yg juga terjadi pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yg alhamdulillah tidak terjadi “chaos”, melainkan baik2 saja.

Perubahan sistem untuk pemilu 2009 terjadi pascaputusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada “chaos” politik. Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan ergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja.

Sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapannya terkait pernyataan mantan wakil menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyebut bahwa pemilu akan diubah menggunakan sistem proporsional tertutup oleh Mahkamah Konstitusi. SBY menyebut, jika informasi yang disampaikan Denny Indrayana benar, putusan MK ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik Indonesia saat ini.

“Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU,” kata SBY, Ahad (28/5).

SBY menilai, pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menyebabkan kekacauan. “Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan ‘chaos’,” ujarnya.