Kemensos Bantah Mensos Risma Dapat Info dari Penegak Hukum Sehingga Mutasi Pegawai
Bisa jadi ada saran tambahan dari para aparat penegak hukum yang digandeng Kemensos.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Plt Kepala Biro Komunikasi Kementerian Sosial (Kemensos) Romal Uli Jaya Sinaga mengatakan, rotasi pejabat tertentu dari kantor pusat Kemensos oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini direncanakan sejak awal menjabat. Mutasi dari jabatan strategis itu, kata dia, dilakukan Risma tanpa adanya bocoran atau intervensi dari luar.
“Nggak ada (bocoran KPK). Ibu melakukan evaluasi menyeluruh. Itu berangkat dari keadaan yang tidak baik, dalam artian sudah ada kasus (korupsi bansos) yang terjadi di Kemensos,” kata Romal ketika dikonfirmasi, Kamis (25/5/2023).
Dia menjelaskan, sebelum melakukan mutasi, Risma melakukan wawancara kepada semua pejabat di lingkup Kemensos ketika awal menjabat. Termasuk beberapa pejabat yang dimutasi karena dugaan terlibat dugaan kasus korupsi.
Meski mengaku tak bisa merinci jumlah atau siapa dan berapa orang yang terlibat, Romal menjelaskan, ditemukan analisis Risma yang menjadikan modal untuk melakukan mutasi. “Sehingga ya Ibu juga punya hak, ketika lihat orang-orang yang dianggap ada tanda kutip bermain, Ibu melakukan proses wawancara kembali ke semua pejabatnya. Tidak ada info sebelumnya dari KPK,” klaim Romal.
Dia menambahkan, mutasi berdasarkan info dan analisis itu, menyangkut pemeriksaan internal dan situasi yang dilaporkan kepada Risma saat awal menjabat sebagai Mensos. Sebab itu, ihwal menghalang-halangi proses hukum berjalan, Risma, kata dia, memilih melakukan mutasi kepada orang-orang tersebut.
“Jadi menghindarkan dari yang pegang anggaran, artinya mereka tidak diberikan kewenangan untuk bisa bermain lagi di anggaran. Jadi mereka di mutasi,” kata dia.
Romal melanjutkan, sesaat ada kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 sebelumnya, sebenarnya Kemensos menggandeng aparat penegak hukum (APH) dari Kejaksaan, Polri, hingga KPK yang juga berkantor di Kemensos, Salemba, Jakarta. Romal menduga, bisa jadi ada saran tambahan dari para APH tersebut juga.
“Ya bisa jadi begitu (saran dari APH), karena ada pemeriksaan internal juga di sini. Ada proses evaluasi. Tidak apple to apple, ketika ini yang dimutasi maka menyimpulkan bahwa itu informasi dari KPK. Nggak lah, kita nggak ada intervensi,” tutur dia.
Lebih jauh, ditanya mutasi dilakukan Risma supaya cari aman, dia membantahnya. Menurut Romal, cari aman yang dimaksud Risma hanya untuk fokus bekerja.
Dia berdalih, akan lebih baik jika Risma berfokus pada pekerjaan sebagai Mensos daripada menghabiskan waktu atas penyelidikan yang ada. "Jadi teman-teman tolonglah, kalau punya kepentingan politis silakan, Ibu ini nggak punya kepentingan apa-apa," katanya.
Sebelumnya, menyusul penggeledahan di kantornya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui, sempat menerima pegawainya yang diduga terlibat korupsi bansos PKH 2020-2021. Dengan modal informasi itu, dia melakukan rotasi pegawai terkait agar tidak memiliki jabatan strategis, maupun ditempatkan di kantor pusat Kemensos.
“Nah karena itu, kemudian ada info ini (pegawai direktorat lain) yang (diduga) terlibat (korupsi), langsung saya pindah ke suatu tempat yang dia tidak megang keuangan yang berat,” kata Risma kepada awak media di kantornya, Rabu (24/5/2023).
Dia menjelaskan, rotasi yang dilakukan terhadap beberapa orang itu untuk meminimalisasi risiko. Terutama, untuk menghindarkan dirinya dari pemeriksaan.
“Yang jelas itu sudah nggak ada semua staf itu di kantor pusat. Itu saja. Saya pindah, karena kalau ada salah kan saya harus periksa,” tegas dia.
Ditanya dari jabatan apa maupun dirotasi ke mana, dia tak mau menjawabnya, pun dengan jumlah orang yang diduga terlibat. Menurut dia, info itu hanya dia dengar secara selintas dan tidak bisa diinformasikan kepada awak media.
“Iyalah saya juga takut kalau (ada) impact-nya kan, ya saya tinggalin,” tutur politikus PDI-P itu.
Selain adanya rotasi kepada pegawai terkait, dia juga mengatakan ada pegawai lain yang menempati posisi nonjob. Pasalnya, jika langsung memberitahu dugaan yang ada, dia khawatir dituntut balik.
“Saya memang ada yang saya nonjobkan. Makanya itu ya sudah, yang penting dia tidak megang yang strategis,” kata mantan Wali Kota Surabaya itu. Diketahui, sejak awal menjabat pada akhir 2020, Risma memang melakukan beberapa kali pelantikan dan rotasi melalui agenda hariannya.