Indef: Masyarakat Inginkan Subsidi untuk Kendaraan Umum Listrik
Namun, subsidi kendaraan listrik berpotensi tidak tepat sasaran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengumumkan hasil riset terkait subsidi kendaraan listrik. Dari hasil riset pada rentang 8-12 Mei 2023 tercatat sebanyak 67,17 persen warganet menyetujui pengalihan subsidi kendaraan listrik.
Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo mengatakan warganet meminta pemerintah menggeser subsidi kendaraan listrik ke kendaraan umum berbasis listrik.
“Sebanyak 67,17 persen warganet sepakat dengan ide subsidi kendaraan listrik dialihkan kendaraan umum berbasis listrik, karena kemanfaatannya akan lebih luas karena langsung menyentuh masyarakat umum, daripada subsidi ke pribadi,” ujarnya saat diskusi bertajuk Subsidi Mobil Listrik: Insentif untuk yang Berdaya Beli yang dilakukan secara virtual dikutip Senin (22/5/2023).
Menurutnya warganet subsidi kendaraan listrik berpotensi tidak tepat sasaran, bahkan hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebaliknya, pengalihan subsidi kendaraan listrik juga akan mendatangkan berbagai manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu Ekonom Senior Indef Faisal Basri menambahkan Indonesia tidak bisa berdiri sendiri untuk membuat produk kendaraan listrik. Hal ini mengingat komponen kendaraan yang digadang-gadang bisa kurangi emisi karbon ini tidak sedikit.
“Ingin mengembangkan industri, memang Indonesia punya sampai bijih nikel itu. Tapi ingin punya ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir di Indonesia, tidak ada satu negara pun yang memproduksi 100 persen komponennya yang ribuan itu dari negaranya sendiri, jadi ya tidak bisa,” ucapnya.
Faisal menyebut cita-cita pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir di Indonesia juga tidak akan terlaksana. Terlebih menurut Faisal, saat ini Indonesia mengalami penurunan kontribusi sektor manufaktur industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto.
“Deindustrialisasi juga bisa dilihat dari semakin besarnya porsi pekerja informal dalam struktur pekerjaan di Indonesia. Harusnya berkaca jika Indonesia sedang mengalami gejala dini deindustrialisasi,” ucapnya.