Penetapan Tersangka Johnny Plate, Bukti Jokowi akan Reshuffle Menteri Nasdem?
Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS 4 G
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Menteri dari Partai Nasdem itu dituding terlibat dalam korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Penetapan kasus tersangka berlangsung di Kejaksaan Agung, Rabu (17/5/2023).
Johnny menjadi tersangka yang kelima dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 8,32 triliun itu. Kepastian Johnny sebagai tersangka diperoleh dari pantauan Republika.co.id di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung sejak Rabu (17/5/2023) pagi. Johnny diperiksa sebagai saksi untuk kali ketiga sejak pukul 09.00 WIB.
Namun, sekitar pukul 12 siang, Johnny keluar dari ruang pemeriksaan tampak sudah dengan mengenakan rompi merah muda. Rompi dengan nomor 004 itu merupakan tanda seaeorang yang menjadi tersangka di kejaksaan. Johnnny pun tampak diborgol saat dibawa keluar ruang pemeriksaan. Selanjutnya Johnny diangkut dengan mobil tahanan kejaksaan.
Dalam penyidikan yang sudah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebelumnya menetapkan lima tersangka awalan. Anang Achmad Latief (AAL) ditetapkan tersangka selaku dirut BAKTI Kemenkominfo.
Galumbang Menak Simanjuntak (GMS) ditetapkan tersangka selaku direktur PT MORA Telematika Indonesia. Yohan Suryanto (YS) yang ditetapkan tersangka selaku tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV-UI).
Mukti Alie (MA) ditetapkan tersangka dari pihak PT Huawei Tech Investment. Dan Irwan Heryawan (IH) ditetapkan tersangka selaku komisaris PT Solitech Media Sinergy.
Kelima tersangka itu, terpisah sejak Januari, dan Februari 2023 sudah dalam penahanan di Rutan Kejakgung. Pekan lalu, tim penyidik sudah melimpahkan berkas tiga tersangka AAL, GMS, dan YS ke tim jaksa penuntutan untuk segera disorongkan ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Jakarta. Terhadap Johnny Plate, Sekjen Nasdem itu pun, pada Rabu (17/5/2023) dijebloskan ke sel tahanan di Kejakgung.
Penetapan tersangka ini tak berselang lama dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut reshuffle atau perombakan kabinet bisa dilakukan terhadap menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dari Partai Nasdem.
Meski begitu, Jokowi tak menyebut kapan reshuffle akan dilakukan. "Ya bisa saja (reshuffle)," kata Jokowi di Taman Wisata Alam Angke Jakarta Utara, Senin (15/5/2023).
Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan setelah Partai Nasdem tak ikut diundang di pertemuan bersama enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta.
Saat ditanya apakah akan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam waktu dekat, Jokowi mengaku belum ada rencana. Ia juga mengaku hubungannya dengan Surya Paloh saat ini biasa saja. "Belum ada (rencana)," ujarnya.
Saat ini diketahui ada tiga menteri dari Partai Nasdem yang duduk di kursi kabinet, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sebelumnya, Jokowi mengaku tak mengundang ketua umum Partai Nasdem dalam pertemuan bersama enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Selasa (2/5) malam.
Dia menjelaskan alasan Nasdem tak turut diundang dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri. Sementara pertemuan tersebut merupakan pertemuan gabungan partai politik yang ingin membangun kerja sama politik.
"Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).
Dia mengatakan, dalam pertemuan itu juga dibahas terkait strategi besar yang akan disiapkan bersama. Sehingga koalisi lain tidak bisa ikut diundang.
"Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa, ya masa yang di sini tahu strateginya. Kan mestinya ndak seperti itu," kata dia.
Jokowi menilai, dalam politik hal itu merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Ia pun menegaskan bahwa dirinya bukan hanya sebagai seorang pejabat publik, melainkan juga pejabat politik.
Sementara itu, menanggapi reshuffle itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menanggapi santai isu reshuffle yang lagi-lagi berhembus. Ia menekankan, Partai Nasdem sebagai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin mengikuti saja apa yang diputuskan Presiden Jokowi. "Kita sami'na wa atho'na saja sama presiden," kata Willy, Kamis (11/5).
Dia menuturkan, sejak awal Nasdem memang merupakan partai pendukung dari Kabinet Kerja. Karenanya, tentu Nasdem memiliki moral untuk senantiasa mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sampai berakhir nantinya.
"Tapi, kami serahkan semuanya kepada presiden, kami tegak lurus apa sikap presiden, kami akan terima," ujar Willy.
Willy mengaku tidak bisa memastikan apakah pada akhirnya menteri-menteri di Partai Nasdem terbebas dari reshuffle kabinet. Tapi, ia mempersilakan masyarakat melihat hubungan Partai Nasdem dengan Presiden Jokowi.
Terkait Pilpres 2024 sendiri, Partai Nasdem masih berkomitmen tidak cuma mengusung, tapi memenangkan Anies Baswedan. Bahkan, Willy mengungkapkan, Partai Nasdem sudah merasakan peningkatan antusiasme dari masyarakat.
"Keberadaan Nasdem yang sudah punya capres sendiri yang membuat kita lebih percaya diri dan itu ada di semua level," kata Willy.