Pengamat Ekonomi Sebut Kritik Anies Baswedan Soal Subsidi Mobil Listrik Cukup Berdasar
Bhima mengingatkan anggaran subsidi jangan sampai menambah defisit anggaran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dikritik soal pemberian subsidi kendaraan listrik kepada orang kaya atau kalangan yang tidak perlu subsidi. Kritikan itu disampaikan bakal Calon Presiden Anies Baswedan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kritikan itu sebenarnya cukup berdasar. Ia mencontohkan, di banyak negara seperti Perancis, model subsidi kendaraan listrik mendorong konversi bagi pemilik kendaraan tua yang merupakan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
"Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya (Bahan Bakar Minyak) dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/5/2023).
Menurutnya, masalah kemacetan tetap sama bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi.
Bhima menuturkan, jika transportasi publiknya sudah rendah emisi karbon dan nyaman, maka mendorong kendaraan listrik pribadi bisa menjadi kurang relevan. Menurutnya persoalan anggaran pun perlu diperhatikan.
"Tentu ada persoalan anggaran negara juga terbatas, sehingga alokasi subsidi benar-benar harus dipikirkan secara matang, jangan sampai menambah lebar defisit anggaran," tutur dia.
Sebelumnya, bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Hal ini dikatakan ketika memberikan pidato politik saat deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Ahad (7/5/2023).
Capres yang diusung Partai Nasdem itu menilai subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup. Terlebih ketika pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Menurut dia, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).
Hal ini, kata dia merujuk pada muatan bus. Sedangkan mobil listrik hanya untuk sedikit orang. Anies membawa pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia menilai pemberian subsidi jika kurang tepat hanya akan menambah kemacetan di jalan. Dia menegaskan untuk perbanyak kendaraan listrik untuk kendaraan umum, bukan untuk kendaraan pribadi.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," tutur Anies.
"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM," kata Anies menambahkan.
Terkait kritik Anies itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan meminta, siapa saja yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait subsidi pembelian mobil listrik, agar langsung mendatanginya. "Siapa yang berkomentar, suruh dia datangi saya langsung. Biar saya jelaskan bahwa tidak benar omongannya," tegas Luhut di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Ia menyatakan, kebijakan mengenai mobil listrik sudah memiliki studi yang komprehensif. Pengembangan kendaraan listrik, lanjutnya, dilakukan oleh seluruh negara di dunia tidak hanya Indonesia. "Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya.