Apakah KIB akan Bubar Setelah PPP Dukung Ganjar? Ini Menurut Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya sudah lama memutuskan calon presiden (capres) dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar beberapa tahun lalu. Hal itu disampaikan Airlangga saat dimintai tanggapannya soal keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pencapresan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"PPP kan baru memutuskan. Kalau Golkar, sudah lama melalui munas," ujar Airlangga dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Sebagaimana diketahui, bahwa Munas Golkar 2019 memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Keputusan munas itu diperkuat kembali dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada tahun 2021 yang mendukung Airlangga maju sebagai capres partai beringin.

Saat ini Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN) berada dalam satu koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Airlangga mengatakan bahwa koalisi itu tidak bubar pasca-keputusan PPP mendukung Ganjar sebab koalisinya akan melakukan pertemuan padaKamis malam ini.

"Karena nanti ketemu, tidak bubar," seloroh Airlangga.

Pertemuan partai KIB rencananya akan dilakukan di Jakarta malam ini, pukul 20.30 WIB. Menurut Airlangga, tidak ada unsur partai di luar KIB yang akan ikut dalam pertemuan itu.

Adapun Airlangga belakangan sempat disebut cocok untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang akan maju sebagai calon presiden. Ia mengatakan, bahwa sejauh ini hubungan Golkar dengan Gerindra baik-baik saja dan akan ada pertemuan lanjutan.

Menjawab kemungkinan dirinya bisa menjadi cawapres Prabowo, Airlangga mengatakan, "Ya nanti kita tunggu saja."

Berbeda dengan Airlangga, Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga mengatakan bahwa PPP disebutnya tak akan hadir dalam pertemuan tersebut. "Ya tidak mungkin ada, PPP kan sudah meninggalkan KIB," ujar Lamhot kepada wartawan, Kamis.

Jika PPP benar hengkang dari KIB, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) disebutnya masih memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Sehingga, koalisi tersebut masih bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

"Karena kursinya Golkar dangean PAN itu 126, itu masih memenuhi PT. Jadi KIB masih ada tanpa PPP," ujar Lamhot.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan pertemuan KIB di kediaman Airlangga diundur waktunya. Awalnya dimulai pada 19.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB.

"Akan ada pertemuan malam ini ketua umum KIB, diinisiasi oleh Pak Airlangga Hartarto. InsyaAllah Pak Zul sebagai Ketua Umum PAN akan hadir dan kami perkirakan tentu Pak Mardiono, Plt Ketum PPP juga akan hadir pada pertemuan tersebut," ujar Eddy.

Sebelumnya, PPP resmi menyatakan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Keputusan tersebut merupakan hasil dari rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PPP pada Selasa (25/4).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy ditanya soal nasib KIB setelahnya. Jawabnya, koalisi bersama Partai Golkar dan PAN itu memiliki nama yang berbeda dalam pengusungan capres.

"Auto bubar kalau beda (pilihan capres)," ujar pria yang akrab disapa Romy itu saat dikonfirmasi, Rabu (26/4/2023).

"Kalau Partai Golkar dan PAN arahnya sama dengan PPP, ya KIB-nya tambah besar," sambungnya singkat.

Potensi bubarnya KIB sudah diprediksi oleh sebagian pengamat politik seusai PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Apalagi kemudian, PPP yang adalah anggota KIB, merapat ikut mendukung Ganjar.

Menurut pengamat politik, Dedy Kurnia Syah, sebagai parpol 'kecil', PPP justru bisa bergerak leluasa mencari kawan koalisi. Namun demikian, porsi kecil PPP ini bisa berubah menjadi kekuatan jika PPP berhasil menggaet Sandiaga Uno sebagai kader dan menawarkan ke PDIP sebagai cawapres presiden pendamping Ganjar.

"Jika langkah PPP berhasil yakni semisal sukses menggaet Sandiaga, lalu mereka tawarkan ke PDIP untuk dampingi Ganjar, maka PPP menjadi partai kecil paling beruntung, karena bisa menjadi pengusung utama," ujarnya.

Sementara, untuk PAN dan Golkar bisa saja merapat ke koalisi yang dibangun oleh Partai Gerindra dan PKB. Sehingga, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menilai koalisi besar masih mungkin tetap terwujud.

"Koalisi besar masih mungkin tetap terwujud, tetapi tidak untuk membuat poros kontestasi menjadi dua, kemungkinan tetap akan membentuk tiga poros mengingat PDIP telah tentukan capresnya sendiri," ujar Dedi.

Namun, kata dia, jika PAN dan Golkar merapat ke koalisi Gerindra terdapat posisi sulit bagi kedua partai ini, mengingat kedua partai mengupayakan cawapres.

"PAN cenderung mengupayakan Erick Thohir, sementara Golkar pun akan berusaha usung Airlangga, sementara di Gerindra sudah lebih dulu ada Muhaimin yang juga sama-sama inginkan cawapres, untuk itu wacana koalisi ini masih akan memerlukan waktu," ujarnya.

Karena itu, dia menilai pengusungan Ganjar ini akan mengubah konstelasi poros koalisi. Akan tetapi hanya tidak berdampak ke Koalisi Perubahan.

"Karena sejak awal mereka sudah bersiap akan hadapi PDIP dan Ganjar," ujarnya.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, juga memprediksi akan bubarnya KIB. Salah satunya ditandai oleh kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mendadak untuk deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP yang memperlihatkan, bahwa Jokowi mendukung keputusan Megawati Soekarnoputri. 

Najmuddin melihat Jokowi sudah tidak lagi memikirkan hubungan dengan KIB yang berisikan Partai Golkar, PAN, dan PPP. 

"Betapa mesranya hubungan antara Jokowi-Ganjar sejak sebelum hingga pasca pencapresan Ganjar oleh PDIP. Ini merupakan tamparan telak bagi KIB," kata Najmuddin, Senin (24/4/2023). 

Sebelum ada kepastian nasib Ganjar dari PDIP, KIB terutama PAN sangat ingin menarik Ganjar untuk masuk ke KIB bila Gubernur Jawa Tengah itu tidak diberikan tiket oleh PDIP.  Tetapi, kini Ganjar sudah sah menjadi capres PDIP yang dapat maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. 

Najmuddin menyebut bisa saja pencapresan Ganjar oleh PDIP membuat KIB akan bubar. Karena Golkar, PAN dan PPP selama ini dikenal sebagai partai pragmatis yang selalu ingin menjaga posisi di lingkaran kekuasaan. 

"Fenomena politik ini bisa berdampak negatif pada KIB. Saya melihat, KIB kemungkinan besar bubar," ujar Najmuddin.

Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menilai dukungan PPP terhadap Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 karena sampai sejauh ini elektabilitas dari Gubernur Jawa Tengah itu sangat tinggi. PPP juga berharap mendapat efek ekor jas (coattail effect) dari pencaperasan Ganjar.

"Sehingga PPP dengan langsung mencalonkan Ganjar ada beberapa tujuan politik yang hendak diambil," kata Airlangga Pribadi dihubungi di Surabaya, Rabu (26/4/2023).

Menurut dia, PPP sebagai pengusung awal Ganjar yang deklarasi lebih dahulu setelah PDI Perjuangan akan dipandang memiliki saham signifikan yang akan menjadi pertimbangan utama dalam kalkulasi distribusi kekuasaan apabila menang dalam Pilpres 2024.

"Kedua adalah untuk mengejar efek ekor jas, di mana pencalonan terhadap Ganjar diharapkan akan membantu PPP untuk memperluas konstituen khususnya pemilih Muslim pada Pileg (Pemilihan Legislatif) 2024," katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC) Yayan Hidayat memperkirakan akan terbentuk tiga poros koalisi pada Pilpres 2024. Prediksinya itu setelah PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres pada pekan lalu.

"Akan ada (tiga) poros koalisi yang berkontestasi pada pemilihan presiden," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/4/2023).

Yayan menjelaskan tiga koalisi itu meliputi KIB yang terdiri atas PDIP, Golkar, PPP, dan PAN serta partai non-parlemen PSI dan Hanura dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Poros koalisi kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri atas Gerindra dan PKB dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres, serta terakhir adalah Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat dan PKS dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Namun, kata dia, terdapat pergerakan politik yang dapat memengaruhi utak-atik poros koalisi tersebut. Seperti sinyal bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno ke PPP setelah resmi keluar dari Gerindra.

Yayan menjelaskan fenomena keluarnya Sandiaga Salahuddin Uno dari Gerindra menyimbolkan dua hal. Pertama, bergabungnya Sandiaga ke PPP akan membuka ruang lebar bagi Sandiaga untuk melenggang maju sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Kedua, bergabungnya Sandiaga ke PPP adalah upaya Sandiaga untuk mendekatkan PPP ke Gerindra dan Sandiaga mendapat tiket politik sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto. "Bagi saya, dua hal ini bisa saja melatarbelakangi keputusan politik Salahuddin Uno," ujarnya.

Menurut dia, keputusan Sandiaga tersebut tentu akan memengaruhi konstelasi politik pembentukan koalisi. Apalagi jika kondisi yang sama juga akan terjadi dengan PKB bila Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar tidak punya peluang untuk diusung menjadi cawapres.

"PKB juga berpeluang keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jika Ketua Umumnya tidak menjadi sebagai cawapres. Tentunya PKB akan mendorong pembentukan poros koalisi nasionalis-religius dengan bergabung ke PDIP karena kecewa pada Prabowo dan Gerindra," katanya menegaskan.