Survei SMRC: Ada Penurunan Dukungan Terhadap PDIP dari Kalangan Pemilih Kritis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan ada kenaikan dukungan pemilih kritis terhadap partai-partai politik di parlemen, kecuali untuk PDIP. Meski demikian, kenaikan yang ada terhadap delapan partai lainnya di parlemen, dia sebut tak begitu masif untuk April 2023 dibanding April 2020.

“Dalam jangka panjang, survei April 2020 hingga April 2023, terlihat ada penurunan dukungan terhadap PDIP di kelompok pemilih kritis dari 23,1 persen pada April 2020, menjadi 16,1 persen pada April 2023,” kata Saiful Mujani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/4/2023).

Dalam periode survei yang sama, lanjut dia, ada peningkatan untuk delapan partai lainnya. Khusus Gerindra, kenaikan pemilih kritis berdasarkan survei terjadi di 2023 sekitar 11,7 persen dibandingkan 2020 sekitar 9,2 persen.

“Berikutnya adalah Golkar dari 5,1 persen pada 2020 menjadi 8,7 persen di 2023,” lanjut dia.

Kenaikan Golkar dia sebut menjadi yang paling signifikan dan besar dibanding partai lainnya. Beralih ke PKB, dalam tiga tahun terakhir ada peningkatan pemilih kritis dari 4,2 persen menjadi 6,1 persen. Sementara itu PKS, dari 3,6 persen ke 4,4 persen.

“Demokrat dari 3,6 persen di periode yang sama April 2020, menjadi 5,1 persen di 2023. Nadem untuk pemilih kelompok kritis dari 3,4 persen di 2020 menjadi 4,9 persen di 2023,” kata dia.

Saiful menerangkan, peningkatan dari partai-partai yang ada tidak begitu besar, apalagi dibandingkan dengan Golkar. Dua partai terakhir pun, dia sebut sama saja, dari PPP dari 0,8 persen pada April 2020 menjadi 2,3 persen di 2023. Sedangkan PAN dari 1,4 persen menjadi 1,6 persen di 18-19 April 2023.

Saiful memaparkan, survei yang dilakukan SMRC merupakan serangkaian survei nasional yang dikumpulkan dengan metode telpon dan tatap muka. Khusus pemilih kritis, dilakukan dengan telpon, mengingat populasi pemilih kritis merupakan WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki handphone.

“Pemilih kritis ada sekitar 80 persen dari populasi pemilih nasional,” kata dia.

Meski demikian, dalam proses pemilihan responden, dia lakukan metode random digit dialing (RDD) yang merupakan cara memilih sample melalui proses pembangkitan nomor secara acak. Dari metode yang ada, terpilih secara acak sekitar 16.704 responden, dan ada sekitar 1.984 responden yang berhasil diidentifikasi sebagai ciri yang ada.

“Tapi dari jumlah itu, ada sebanyak 831 responden yang berhasil diwawancara hingga selesai. Margin of error diperkirakan +- 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus menilai langkah PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) terbilang masuk akal. Elektabilitas Ganjar dinilai dapat meyakinkan PDIP untuk meraih hattrick kemenangan di pemilu.

"Untuk memperbesar peluang kemenangan memang sangat tepat keputusan Megawati menunjuk Ganjar sebagai capres dari PDI Perjuangan," kata Fernando kepada Republika pada Sabtu (22/4/2023). 

Fernando menyebut PDIP perlu strategi yang tepat untuk memenangkan Pilpres 2024. Sebab, PDIP merupakan partai pemenang pemilu 2019 dan satu-satunya partai politik yang bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 tanpa perlu koalisi. 

"Dalam menentukan partai yang akan diajak berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres tentu PDIP perlu strategi," ujar Fernando. 

Fernando memandang pengumuman capres PDIP pada Jumat (21/04/23) sudah disertai perhitungan matang. Hal ini bertujuan agar PDIP cukup waktu untuk membangun koalisi dan melakukan konsolidasi di internal. 

"Karena sempat terjadi dinamika akibat perbedaan dukungan capres," ucap Fernando. 

Selain itu, Fernando mengamati ada makna tersendiri ketika Presiden Joko Widodo hadir dalam pengumuman capres PDIP itu. Menurutnya, peristiwa tersebut menandakan Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah sejalan soal pilihan capres. 

"Kehadiran Joko Widodo juga menunjukkan bahwa capres yang akan diumumkan oleh Megawati adalah merupakan kesepakatan antara Ketum PDI Perjuangan tersebut dengan Jokowi," ucap Fernando.