Desakan Penegakan Hukum Agar Isu Transaksi Rp 349 T tak Sekadar Jadi 'Bola Panas'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbat

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta bekerja profesional dalam mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun. PPATK diharapkan tak memanfaatkan momentum ini untuk sekedar mencari panggung. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua LSM anti korupsi IM57+ Institute M Praswad Nugraha. Praswad mendorong PPATK melemparkan isu ke publik sekaligus mempertanggungjawabkannya dengan tindak lanjut. 

"Hendaknya PPATK sebagai financial intelligence unit bekerja secara profesional untuk menindaklanjuti transaksi-transaksi mencurigakan dan rekening gendut baik milik pejabat publik maupun penegak hukum bukan malah melemparkan berbagai kontroversi kepada publik yang membuat publik kebingungan," kata Praswad dalam keterangannya kepada Republika, Kamis (23/3/2023).  

Praswad merujuk Pasal 37 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang PPATK yang menyebutkan bahwa PPATK harus bersifat independen. Ia tak ingin PPATK dimanfaatkan untuk kepentingan pengaruh kekuasaan. 

"PPATK bukanlah panggung politik, melainkan tempat bagi orang-orang yang bekerja secara profesional mengungkap adanya transaksi terkait TPPU," ujar eks pegawai KPK itu. 

Praswad juga mengingatkan masyarakat sudah muak dengan saling lempar informasi yang dilakukan antarpejabat negara. Padahal belum ada satupun pihak yang terindikasi memilki rekening gendut dimintakan pertanggungjawaban atas hartanya tersebut. 

"Kalau konsisten dengan pernyataan 'kerja, kerja, kerja' maka tunjukkan dengan serius, bukan saling menyalahkan dan membuat publik bingung," ujar Praswad.  

Selain itu, Praswad mendukung aparat penegak hukum memproses dugaan TPPU yang masuk radar PPATK. Hal ini guna memulihkan kepercayaan publik terhadap sebagian pejabat negara yang santer diisukan punya kekayaan fantastis. 

"KPK, Kepolisian dan Kejaksaan selaku penegak hukum yang diamanatkan oleh undang-undang TPPU harus dapat merawat kepercayaan publik dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap terduga pejabat-pejabat publik yang memilki rekening gendut dan terindikasi didapatkan dari hasil gratifikasi," ucap Praswad.  

Di sisi lain, Praswad prihatin dengan reformasi sektor perpajakan yang ternyata sampai hari ini masih membuat kekecewaan besar. Terutama usai mencuatnya rekening gendut mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.  

"Skandal terus menerus terungkap namun tidak dapat memberi dampak yang signifikan terkait adanya perbaikan sistem dan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang ada pada institusi pajak," ucap Praswad. 

Diketahui, transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di tubuh Kemenkeu dalam rentang waktu 2009-2023 pertama kali dikemukakan oleh Menko Polhukam pada 8 Maret 2023 sebagai temuan dari PPATK. Pada 10 Maret 2023, Mahfud menyatakan bahwa transaksi tersebut bukan korupsi, melainkan dugaan TPPU dan melibatkan sekitar 467 pegawai di tubuh Kemenkeu.

Pada 14 Maret 2023, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa temuan tersebut merupakan angka yang berkaitan dengan pidana asal kepabeanan maupun perpajakan yang ditangani Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal. Belakangan, jumlahnya diralat Mahfud MD menjadi Rp 349 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Selasa (21/3/2023), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, dalam temuan transaksi mencurigakan di Kemenkeu senilai Rp 349 triliun ada indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal tersebut merupakan jawabannya ketika ditanya oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa.

"Ada pencucian uang, kami tidak pernah satu kalipun menyatakan tidak ada pencucian uang," tegas Ivan.

Namun, temuan tersebut bukan berarti bahwa tindak pidana tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Kemenkeu. Penyerahan laporan kepada PPATK adalah bagian tugas pokok dan fungsi Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal.

"Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor-ekspor, kasus perpajakan, di dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor-impor itu bisa lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun, itu bisa melibatkan," ujar Ivan.

Lanjutnya, ada tiga kategori dalam penyerahan laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK. Pertama adalah LHA yang diserahkan terkait dengan oknum. Kedua, LHA yang menemukan indikasi tindak pidana dan oknumnya sekaligus.

Terakhir adalah penyampaian LHA yang menemukan tindak pidana asalnya, tapi tidak menemukan oknumnya. Artinya, temuan sebesar Rp 349 triliun tak bisa dikatakan berasal dari kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu.

"Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu ke Kementerian Keuangan, ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga kalimat yang salah, itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan," ujar Ivan.

Merespons Ivan, Desmnd mengatakan penjelasan kepala PPATK menjadi landasan pihaknya untuk menjadikan kasus tersebut sebagai perhatian khusus. Salah satunya dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mendalami temuan PPATK tersebut.

"Di rapat Komisi III ini saya ingin mempertegas (adanya TPPU), karena saya berpikir kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada Pansus DPR untuk keseriusan ini," ujar Desmond dalam RDP itu.

Pansus tersebut juga bertujuan dalam mengungkap indikasi tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jangan sampai tindak pidana tersebut sudah menjadi praktik yang dilakukan masif secara kelembagaan.

"Apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang misalnya siapa Alun Alun itu? Atau ada Alun Alun Alun yang lain jumlahnya 300? Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan, apakah ini kelembagaan?" ujar Desmond. 

"Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang tidak beres atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah dalam konteks kebocoran ini saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan, memang tidak beres kelembagaan Ditjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti Alun Alun," sambungnya.